Samarinda, VivaNusantara – Kondisi pengelolaan arsip di Kota Samarinda kembali jadi sorotan. Banyaknya tumpukan dokumen tanpa penyimpanan yang layak menjadi gambaran nyata, minimnya perhatian terhadap kearsipan daerah.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Samarinda, Erham Yusuf, menegaskan bahwa masalah ini bukan semata permasalahan teknis. Namun hal ini imbas langsung dari efisiensi anggaran yang menyasar sektor dokumentasi pemerintahan.
“Kami benar-benar butuh dukungan DPRD, terutama soal anggaran kearsipan. Tahun depan harus ada depo. Kalau tidak, ya beginilah hasilnya, arsip berhamburan,” tegas Erham Yusuf, Jumat (18/7/2025).
Erham menekankan bahwa nilai literasi dan dokumentasi tidak bisa diukur dengan hasil instan. “Perubahan perilaku masyarakat soal literasi perlu waktu panjang. Tapi kalau pondasinya, yakni arsip dan koleksi tak terurus, maka sulit bicara dampak jangka panjang,” lanjutnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengakui pentingnya penyediaan depo arsip. Ia bahkan menyebut masalah ini sudah lama muncul namun terus tertunda karena tidak dianggap prioritas.
“Saya sudah di DPRD cukup lama. Kita tahu pentingnya depo arsip ini, terutama saat terjadi musibah. Tanpa tempat penyimpanan yang aman, banyak dokumen vital bisa hilang,” tandasnya.
Depo, khususnya dalam konteks arsip, dimaksudkan sebagai tempat penyimpanan khusus seperti gedung ataupun bagian gedung yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan menjaga dokumen atau arsip secara sistematis agar tetap aman, tertata, dan mudah diakses. Depo ini biasanya dilengkapi dengan fasilitas pengendalian suhu, kelembaban, dan keamanan untuk mencegah kerusakan atau kehilangan arsip penting.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
