Samarinda, VivaNusantara – Program unggulan Gratispol yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud–Seno Aji, terus menuai perhatian publik.
Program beasiswa pendidikan tinggi bagi mahasiswa jenjang S1, S2, hingga S3 di 51 perguruan tinggi, baik di Kaltim maupun luar daerah itu, dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Namun, di tengah apresiasi yang mengalir, sejumlah kritik juga mencuat. Mulai dari persoalan teknis penyaluran, persyaratan administrasi yang dianggap rumit, hingga sejumlah ketentuan yang dinilai terlalu kaku, seperti pembatasan usia penerima manfaat.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, apakah Gratispol cukup dikoreksi dan disempurnakan, atau justru perlu dihentikan?
Menanggapi polemik tersebut, mantan Anggota DPRD Kaltim yang kini menjabat sebagai Tenaga Ahli Gubernur (TAGub) Kaltim, Rusman Yaqub, menegaskan bahwa Gratispol adalah program yang sangat penting dan tidak layak untuk dihapus. Yang diperlukan saat ini, menurutnya, adalah evaluasi dan pembenahan menyeluruh agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
“Yang kami amati dan lihat di kalangan masyarakat adalah perdebatan teknis. Jadi mari kita lihat esensinya, tujuan utama Gratispol ini sangat bagus dan final. Semua publik sangat menghendaki adanya program ini,” ujar Rusman.
Rusman mengakui, dalam implementasi di lapangan memang masih ditemukan berbagai kendala. Namun, menurutnya, hal itu wajar dalam sebuah program besar yang baru berjalan dan menjangkau puluhan ribu penerima.
“Kalau ada persoalan teknis, itu hal yang biasa. Justru di situlah pentingnya koreksi bersama agar pelaksanaan program ini semakin baik dan tepat sasaran,” katanya.
Ia menegaskan, pihaknya bersama Gubernur Kaltim terbuka terhadap berbagai kritik dan masukan dari masyarakat demi penyempurnaan program.
“Kami bersama Pak Gubernur siap menerima koreksi. Ayo bersama-sama memberikan masukan demi kebaikan ke depan. Pak Gubernur sangat terbuka untuk menerima itu,” tambahnya.
Rusman juga menekankan bahwa tata kelola penyaluran Gratispol terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Menurutnya, tidak ada kebijakan publik yang langsung sempurna dalam sekejap.
“Semua itu dinamis, tidak ada yang instan seperti ‘bim salabim’ atau semudah membalikkan telapak tangan. Program ini akan terus berubah ke arah yang lebih baik,” tegasnya.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah
Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Kaltim, Dasmiah, mengungkapkan bahwa pada 17 Maret 2026, pemerintah telah mencairkan Gratispol tahap kedua kepada 27.548 mahasiswa di 51 perguruan tinggi, terdiri dari 7 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 44 Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Nilai anggaran yang disalurkan mencapai Rp117,55 miliar.
Sebelumnya, pada akhir Februari 2026, pencairan tahap pertama juga telah dilakukan dengan total anggaran Rp103,1 miliar kepada 21.128 mahasiswa.
Infografis Realisasi Gratispol
“Jadi total anggaran yang telah dikucurkan pemerintah Kaltim untuk Gratispol tahap pertama dan kedua mencapai Rp220,65 miliar, dengan total penerima manfaat sebanyak 48.676 mahasiswa,” jelas Dasmiah.
Di sisi lain, Gubernur Kalimantan Timur H Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan bahwa Gratispol bukan sekadar bantuan pendidikan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan daerah.
“Pendidikan adalah investasi masa depan. Kami ingin lebih banyak anak-anak Kaltim bisa berkuliah tanpa kendala biaya,” ujar Harum.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemprov Kaltim tetap menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama. Pada tahun 2026, program Gratispol ditargetkan menjangkau 158.981 mahasiswa dengan total alokasi anggaran mencapai sekitar Rp1,377 triliun.
“Pencairan dana yang telah masuk ke kampus ini diharapkan dapat meringankan beban mahasiswa, sekaligus memastikan keberlanjutan pendidikan tinggi di Kaltim,” pungkas Harum. (Adv/*)
Editor : TW
