Samarinda, VivaNusantara – Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur H Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji dinilai belum bisa diharapkan berjalan sempurna pada tahun pertama pemerintahan, meskipun didukung anggaran yang besar dan berbagai program strategis yang ambisius.
Penilaian tersebut disampaikan mantan Anggota DPRD Kaltim periode 2014–2019, Zain Taufiq Nurrohman, yang menyoroti pentingnya melihat capaian pemerintah secara realistis, terutama dalam implementasi program unggulan Gratispol.
Menurut Zain, ekspektasi terhadap keberhasilan penuh program-program prioritas dalam waktu singkat perlu disikapi secara proporsional. Ia menilai target yang dipasang pemerintah cukup tinggi, bahkan cenderung overestimate.
“Tentunya program Pak Gubernur dan Wagub Kaltim di tahun pertama ini kami pikir terlalu overestimate atau menaksir terlalu tinggi, termasuk program unggulannya Gratispol,” ujar Zain Taufiq belum lama ini.
Ia menjelaskan, program besar seperti Gratispol di sektor pendidikan tidak mungkin langsung berjalan sempurna pada tahun pertama. Selain jumlah penerima manfaat yang sangat besar, program tersebut juga melibatkan puluhan perguruan tinggi, baik di Kalimantan Timur maupun luar daerah, dengan tata kelola administrasi yang kompleks.
“Program sebesar ini tentu tidak mudah. Dengan cakupan mahasiswa yang banyak, perguruan tinggi yang beragam, serta anggaran yang besar, jika ada kekurangan maupun kendala dalam tahun pertama, menurut kami itu hal yang wajar,” katanya.
Meski demikian, Zain tetap optimistis pemerintahan Rudy-Seno mampu melakukan evaluasi dan penyempurnaan secara bertahap, sehingga implementasi program bisa semakin matang pada tahun-tahun berikutnya.
“Ke depan pasti akan ada proses penyempurnaan yang bisa lebih baik lagi, terutama pada tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya,” lanjutnya.
Ia menilai, keberhasilan sebuah program strategis tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kesiapan sistem, akurasi data penerima, serta kemampuan pemerintah merespons berbagai kendala di lapangan.
Karena itu, menurutnya, kritik dan masukan dari masyarakat harus dipandang sebagai bagian penting dalam proses memperkuat kebijakan, bukan sebagai penolakan terhadap program itu sendiri.
Dengan anggaran besar dan ekspektasi publik yang tinggi, tahun pertama pemerintahan Rudy-Seno dinilai menjadi fase penting untuk membangun fondasi. Bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang kemampuan memperbaiki dan menjaga arah pembangunan tetap sesuai kebutuhan masyarakat Kaltim. (Adv/*)
