Samarinda, VivaNusantara — Dorongan diversifikasi pangan di Kalimantan Timur kembali mencuat di tengah tingginya ketergantungan masyarakat pada beras. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim menilai sejumlah komoditas lokal mulai dari pisang kepok, singkong, jelai hingga sagu, sebenarnya menyimpan potensi besar sebagai sumber karbohidrat alternatif.
Kepala Bidang Hortikultura DPTPH Kaltim, Kosasih, menyebut integrasi pangan lokal perlu diperlakukan sebagai kebijakan konkret, terutama dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengingatkan, daerah yang tidak menyesuaikan menu MBG dengan arahan Presiden berisiko dianggap tidak menjalankan program secara optimal.
“Program daerah dan nasional harus terintegrasi. Seharusnya MBG juga mengadopsi pisang, supaya serapan pisang meningkat dan tidak terus bergantung pada nasi,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).
Kosasih mendorong agar pasokan pisang bisa masuk ke menu MBG minimal sekali dalam sepekan. Menurutnya, secara teknis pun konsumsi pisang sebagai karbohidrat bukan hal baru. Warga pedesaan di Kaltim sudah lama mengolah pisang rebus yang dicincang dan disajikan dengan kelapa sebagai menu harian.
“Ada kalanya sehari itu jangan hanya makan nasi. One day no rice. Karena pangan tidak cuma nasi. Karbohidrat bisa dari pisang,” katanya.
Ia menambahkan konsumsi beras masyarakat Kaltim saat ini berada di angka sekitar 120 kilogram per kapita per tahun, jauh lebih tinggi dibanding Malaysia yang berada pada 80 kilogram. Tingginya konsumsi itu membuat kebutuhan beras Kaltim mencapai 335 ribu ton per tahun, sementara produksi lokal baru mampu memenuhi sekitar 40 persen.
“Makanya kalau beras mahal, goyang pangannya. Ketergantungan terlalu tinggi,” ungkapnya.
Diversifikasi pangan, lanjut Kosasih, sangat penting karena Kaltim memiliki banyak sumber karbohidrat lokal dan bisa diintegrasikan untuk keberagaman pangan layaknya singkong yang sudah lama menjadi pangan pokok di Jawa, hingga sagu yang lazim dikonsumsi masyarakat Maluku.
“Kalau Maluku, MBG-nya pakai sagu. Bahkan jagung juga mulai diperkenalkan di beberapa daerah. Harusnya kita juga bisa,” ujarnya.
Ia mendorong agar MBG di Kaltim memperkenalkan karbohidrat lokal di tiga kabupaten terlebih dahulu yakni Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Paser, wilayah yang memiliki kebiasaan konsumsi pisang dan singkong. Setelah itu, program bisa diperluas ke daerah lain. Langkah ini diyakini bisa meningkatkan kesejahteraan petani.
“Kalau MBG ambil bahan bakunya dari petani lokal, NTP (Nilai Tukar Petani) pasti naik. Produknya terserap,” jelasnya.
Kosasih optimistis pasokan pisang Kaltim mampu memenuhi kebutuhan, bahkan berlebih. Ia menyebut pisang kepok Kaltim selama ini diekspor ke Malaysia, Jepang, Pakistan, hingga Amerika.
“Kualitas pisang kita bagus. Ekspor jalan. Jadi sangat mungkin kalau nanti bagian dari MBG,” katanya.
Ia juga menyinggung persepsi yang sering muncul di masyarakat bahwa makan rebusan seperti keladi, pisang, atau ubi dianggap kuno. Menurutnya, justru sumber karbohidrat tersebut lebih sehat dibanding konsumsi nasi berlebihan. Nasi, terutama yang dikonsumsi malam hari, berpotensi meningkatkan kadar gula darah.
“Penduduk Kaltim itu kencing manisnya banyak karena pola makan nasi terus. Ada teman saya yang mengurangi nasi dan tiga tahun mengonsumsi pisang rebus, alhamdulillah sembuh,” ungkapnya.
Kosasih menegaskan bahwa kunci perubahan ada pada instruksi gubernur sebagai pemegang kebijakan. Jika diversifikasi pangan dipadukan dengan MBG dan penguatan koperasi desa Merah Putih, maka ketahanan pangan Kaltim bisa lebih stabil.
“MBG ini program besar. Harus terintegrasi. Saya akan mengusulkan ke gubernur. Harapan kita, one day no rice bisa jadi budaya baru,” pungkasnya.
Penulis: Ain
Editor: Lisa
