Samarinda, Viva Nusantara- Kota Samarinda tengah menyiapkan diri untuk kedatangan ulama yang kerap menuai kontroversi Habib Rizieq Shihab (HRS), Ulama yang dikenal dengan narasinya yang keras ini diadwalkan hadir dalam gelaran Tabligh Akbar yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Mujibah Samarinda.
Menanggapi Isu itu, beberapa organisasi daerah, organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan berembuk bersama Polresta Samarinda demi memberikan masukan terhadap kekhawatiran sebagian Masyarakat Kota tepian.
“Melihat situasi dan kondisi yang terjadi terhadap adanya pro kontra dari masyarakat maka kami meminta kepada Kapolres untuk menjaga kondusifitas Kota Samarinda agar tetap Kondusif,” ungkap Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kaltim, Viktor Yuan, Kamis (18/9/2025) malam.
Mewakili suara yang lain, Viktor menyebut kalaupun beliau hadir, itu tentu harus ada syarat-syarat yang disampaikan oleh pihak yang berwajib seperti Kapolres mewakili Polda.
Viktor menjelaskan, kekhawatiran publik muncul karena HRS kerap menyampaikan ceramah dengan nuansa yang radikal atau terlalu keras sehingga dikhawatirkan mencederai kondusifitas Kota Samarinda.
“Jangan sampai yang selama ini sudah kondusif Di cederai dengan hal-hal yang tidak kita inginkan,” papar Viktor.
Kapolresta Kota Samarinda Hendri Umar menanggapi saran tersebut, Ia mengaku telah berkoordinasi intens dengan pihak penyelenggara.
Perihal perizinan Hendri berujar pihaknya tidak punya kewenangan melarang HRS datang ke Kota Tepian, namun kegiatan harus berada di koridor yang benar.
“Surat rekomendasi dari kemenag kota samarinda sudah terbit
Kemudian untuk izin keramaian, karena yang datang ini tokohnya berskala nasional jadi ini perizinannya juga dikirim ke Polda Kaltim,” papar Kapolresta Samarinda.
Meski belum memonitor perihal surat izin Polda yang sudah terbit atau belum, Hendri berucap jika sudah terbit rekomendasi dari kemenag pasti dari pihak Polda juga akan mengizinkan.
Namun, Kapolresta Samarinda tetap menekankan beberapa hal kepada Panpel dalam acara Tabligh Akbar ini, pertama Ia tidak ingin ada kegiatan konvoi ataupun keramaian saat penjemputan HRS di dari Bandara yang dapat memancing kehadiran ataupun emosi dari masyarakat yang ada di kota Samarinda.
“Saya batasi mereka hanya boleh maksimal 4 mobil tidak boleh lebih,” sebutnya.
Selanjutnya, Kapolresta juga menegaskan tidak boleh ada dalam penyampaian ceramah beliau ucapan-ucapan yang profokatif, ujaran kebencian yang menyinggung SARA.
Kemudian yang ketiga bahwa tidak ada sama sekali terpasang bendera atau atribut HTI dan FPI, bendera ISIS, atau hal lain yang profokatif yang dapat menimbulkan sensivitas di kelompok Ormas, maupun kepemudaan dan wanita di Kota Samarinda.
“Jadi ketiga hal itu saya sudah sampaikan kepada pihak penyelenggara agar dapat dipatuhi,” tutup Hendri Umar.
Penulis: Ain
Editor: Lisa
