Samarinda, VivaNusantara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mencatat capaian signifikan dalam penurunan angka stunting selama tiga tahun terakhir dan menempati peringkat tertinggi di antara 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, keberhasilan itu tidak berbanding lurus dengan pemberian penghargaan yang justru diterima oleh daerah lain.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menyebut Kukar berhasil menekan angka stunting dari sekitar 27 persen menjadi 14 persen, atau turun 13 poin dalam tiga tahun. Berdasarkan laporan penilaian provinsi, capaian tersebut menempatkan Kukar di posisi pertama dengan skor 91,67.
“Dalam laporan provinsi menunjukkan bahwa Kutai Kartanegara terbaik dalam mengatasi stunting selama tiga tahun belakangan ini,” ujar Rendi, Rabu (19/11/2025).
Namun di tengah capaian tersebut, penghargaan kategori penanganan stunting terbaik tingkat Kaltim justru diberikan kepada Kota Balikpapan yang berada di peringkat enam penilaian kinerja 2024. Rendi mengatakan tidak mempersoalkan keputusan itu, tetapi mengaku terkejut karena laporan penilaian yang dibahas menunjukkan Kukar berada di posisi teratas.
“Kami juga kaget dengan keputusan itu,” ucapnya.
Rendi mengingatkan bahwa pada 2022 Kukar bahkan sempat menjadi daerah dengan angka stunting tertinggi di Kaltim. Saat itu, Kukar menjadi sorotan dalam rapat koordinasi sebelumnya, ditambah situasi pandemi Covid-19 yang memperburuk kondisi.
“Dulu Kukar dicecar karena angkanya tinggi sekali, sekarang justru kita menjadi percontohan,” tegasnya.
Menurutnya, angka stunting di Kukar kini sudah berada di bawah rata-rata nasional, sehingga membuat daerah ini menjadi rujukan bagi kabupaten/kota lain. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut menjadi bukti bahwa penanganan stunting dapat berhasil apabila dilakukan dengan pendekatan yang tepat dan kolaboratif.
Ia menambahkan, keberhasilan itu tidak lahir dari satu instansi saja, melainkan hasil kerja bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemerintah menerapkan intervensi lintas sektor, mulai dari edukasi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), penguatan layanan kesehatan, pemantauan keluarga berisiko, hingga pendampingan langsung di desa.
“Penanganan stunting tidak bisa dikerjakan satu instansi. Semua OPD harus bergerak bersama, dari DP3A, Dinas Kesehatan, pendidikan, kecamatan, sampai desa,” pungkasnya.
Rendi menyebut sebelumnya ia mendapatkan informasi dari stakeholder tingkat provinsi bahwa Kukar merupakan daerah terbaik dalam penanganan stunting, yang juga terbukti melalui paparan data dalam rapat koordinasi. Namun kenyataannya, penghargaan justru diberikan kepada daerah lain.
“Karena, karena. Ya, oke, makasih,” tutup Rendi, singkat namun penuh makna.
Penulis: Ain
Editor: Lisa
