Home DaerahKota SamarindaParipurna HUT Kemerdekaan RI, DPRD Kaltim Dorong Pidato Presiden Jadi Arah Pembangunan Daerah

Paripurna HUT Kemerdekaan RI, DPRD Kaltim Dorong Pidato Presiden Jadi Arah Pembangunan Daerah

by Redaksi
0 comments

Samarinda, VivaNusantara – Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI dinilai tidak boleh berhenti sebagai pesan seremonial. Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menegaskan, arah kebijakan nasional yang disampaikan Presiden harus diterjemahkan menjadi kerja nyata dan kebijakan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat daerah.

Hal itu disampaikan Hasanuddin saat memimpin Rapat Paripurna ke-21 DPRD Kaltim dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI, Jumat (14/8/2026), di Gedung Utama DPRD Kaltim.

Menurut Hamas, sapaan Hasanuddin Mas’ud, momentum kemerdekaan harus menjadi evaluasi sekaligus penegasan kembali bahwa pembangunan daerah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Pesan Presiden tentu menjadi perhatian kita di daerah. Intinya, penyelenggaraan pemerintahan harus berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan tidak boleh hanya mengejar penyelesaian kebutuhan jangka pendek. Pemerintah daerah harus memastikan setiap kebijakan memiliki manfaat berkelanjutan, termasuk bagi generasi mendatang.

“Pembangunan yang dilaksanakan juga harus memberikan manfaat nyata, bukan hanya untuk kepentingan hari ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang,” katanya.

Kaltim Jangan Hanya Jadi Pemasok Bahan Mentah

Hasanuddin secara khusus menyoroti posisi strategis Kaltim sebagai salah satu daerah kaya sumber daya alam sekaligus memiliki kontribusi besar terhadap sektor energi nasional.

Karena itu, kebijakan swasembada energi yang menjadi salah satu agenda pemerintah pusat dinilai harus mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah penghasil.

Kaltim, menurutnya, tidak boleh terus berada pada posisi sebagai pemasok bahan mentah. Hilirisasi harus diperkuat agar kekayaan sumber daya alam tidak hanya menghasilkan penerimaan, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kaltim selama ini memiliki kontribusi besar terhadap sektor energi nasional. Karena itu, kita berharap kebijakan swasembada energi juga memberikan ruang yang semakin besar bagi daerah, termasuk mendorong hilirisasi, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Empat Pedoman Kabinet Merah Putih

Dalam Pidato Kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan empat pedoman yang menjadi landasan kerja Kabinet Merah Putih.

Pertama, menjalankan amanat UUD 1945. Kedua, menjaga dan melindungi kepentingan inti nasional, termasuk kekayaan bangsa.

Ketiga, menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Keempat, menempatkan kepentingan rakyat serta masa depan generasi penerus sebagai orientasi utama pemerintahan.

Presiden juga memaparkan capaian pemerintah di sektor ketahanan pangan. Delapan komoditas disebut telah mencapai swasembada, yakni beras, gula konsumsi, cabai besar, daging ayam, bawang merah, jagung, telur ayam dan cabai rawit.

Sementara daging sapi, daging kerbau, bawang putih dan kedelai masih terus didorong menuju swasembada.

Selain pangan, swasembada energi juga ditempatkan sebagai bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat kemandirian nasional.

Kebijakan Nasional Harus Terasa di Daerah

Hasanuddin menilai berbagai arah kebijakan tersebut harus diterjemahkan sesuai karakter dan kebutuhan masing-masing daerah. Sinergi pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat agar kebijakan nasional tidak berhenti sebagai dokumen dan program di atas kertas.

Ia menekankan, bagi Kaltim, kebijakan nasional harus mampu menjawab persoalan konkret masyarakat, terutama terkait peningkatan nilai tambah sumber daya alam, lapangan kerja, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, lanjutnya, harus menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa kemerdekaan tidak cukup dirayakan melalui seremoni, tetapi harus diisi dengan kerja nyata.

“Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata. Tugas kita sekarang memastikan masyarakat merasakan pembangunan, memperoleh kesempatan yang lebih baik dan kesejahteraannya terus meningkat,” pungkasnya.(*)
Editor: TW

You may also like