Samarinda, VivaNusantara – Menjelang puncak aktivitas ekonomi akhir tahun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperketat strategi pengendalian harga kebutuhan pokok dengan pendekatan berbasis data yang lebih agresif. Alih-alih menunggu pasar bergejolak, pemerintah memilih membaca pola sejak dini melalui sistem pemantauan real time di seluruh kabupaten/kota.
Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Kaltim, Ali Wardani, menegaskan bahwa stabilitas harga akhir tahun hanya bisa dijaga bila keputusan diambil cepat dan berbasis bukti.
“Setiap angka yang masuk ke sistem itu menentukan langkah kita. Dari laporan harian saja, kita sudah bisa menilai apakah pasar bergerak normal atau menunjukkan gejala tekanan,” beber Ali, dalam jumpa pers, di Kantor Diskominfo Kaltim, Jumat (12/12/2025).
Sistem yang dimaksud adalah Sistem Pemantuan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), platform yang menghimpun update harga komoditas dari pasar induk setiap hari. Menurutnya, fungsi SP2KP bukan sebatas alat pencatatan, melainkan kompas utama untuk menentukan kapan intervensi mesti dilakukan.
Ia mencontohkan situasi beras beberapa waktu lalu. Tren kenaikan yang terus berlanjut di grafik SP2KP menjadi alarm paling awal sebelum harga benar-benar mengganggu pasar. Respons cepat pun diambil: koordinasi dengan kementerian, penyaluran cadangan, hingga penegasan kepada publik bahwa stok tetap aman.
“Persepsi publik soal ketersediaan itu penting. Kalau masyarakat panik, harga malah makin tidak terkendali. Karena itu intervensi dilakukan sambil memastikan informasi soal stok tersampaikan,” jelasnya.
Kini memasuki Desember, pola serupa mulai terlihat, permintaan meningkat, dan beberapa komoditas ikut bergerak naik. Sebagai daerah yang tidak memproduksi pangan utama dalam jumlah besar, Kaltim rentan pada perubahan pasokan dari luar daerah.
Namun, Ali memastikan strategi pencegahan telah disusun sebelum puncak liburan berlangsung.
“Untuk komoditas seperti beras, langkah korektif sudah dilakukan jauh-jauh hari. Tinggal memperkuat pengawasan harian supaya tidak ada eskalasi harga,” katanya.
Selain intervensi berbasis data, pemerintah tetap memperluas akses pasar murah. Galeri UKM Samarinda menjadi lokasi rutin, sementara kabupaten/kota seperti Kukar menjalankan program serupa secara menyeluruh di tingkat kecamatan dan desa. Balikpapan juga memperkuat koordinasi, terlebih setelah mendapatkan dukungan Bappenas untuk menjaga keterjangkauan harga.
“Pasar murah berikutnya digelar tanggal 16. Semakin banyak titik, semakin besar bantalan bagi masyarakat menghadapi kenaikan musiman,” tutup Ali.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
