Samarinda, VivaNusantara – Pemberian insentif pajak Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur belakangan ini menjadi topik perbincangan tersendiri di kalangan masyarakat. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, justru kepala daerah mendapat insentif atas kinerjanya sebagai pimpinan.
Hal ini pun mengemuka di berbagai di media massa. Pemerintah Provinsi melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa hal tersebut bukan kebijakan baru, melainkan bagian dari hak keuangan kepala daerah yang diatur oleh pemerintah pusat.
Pengaturan mengenai kedudukan keuangan kepala daerah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 serta PP Nomor 59 Tahun 2000. Sementara untuk penganggaran di Kaltim, tercatat jelas dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemprov 2025 yang mengacu pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.
Faisal justru menekankan bahwa polemik ini menjadi momentum untuk memperkuat literasi publik mengenai tata kelola anggaran daerah. Sebab bak keuangan kepala daerah sudah ada dasar hukumnya sejak lama.
“Yang penting bagaimana pemerintah menjaga transparansi agar publik bisa ikut mengawasi,” ujarnya, Sabtu (6/9/2025).
Adapun yang kerap menimbulkan bias di masyarakat adalah penyebutan istilah “insentif” yang seolah identik dengan fasilitas tambahan. Padahal, kata dia, itu adalah hak normatif yang memang sudah ditentukan regulasi.
“angan sampai publik mendapat informasi sepotong-sepotong. Karena kalau dilihat utuh, semua sudah diatur, jelas, dan terbuka,” tegasnya.
Faisal pun mengajak media massa untuk ikut berperan sebagai penjernih informasi. Ia berharap berita yang ditayangkan tidak hanya menyoroti sisi kontroversial, melainkan juga menghadirkan konteks regulasi agar masyarakat tidak keliru menafsirkan.
“Media punya peran penting menjaga keseimbangan informasi. Kritik boleh, tapi tetap berbasis fakta dan aturan,” tandasnya.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
