Samarinda, VivaNusantara — Sektor perikanan Kalimantan Timur terbukti mandiri dan berorientasi ekspor. Namun di tengah masifnya wacana hilirisasi dan industrialisasi daerah, sektor ini justru belum dilirik sebagai prioritas pengembangan nilai tambah.
Situasi ini pun memunculkan pertanyaan besar. Di tengah semangat hilirisasi yang digaungkan pemerintah, justru sektor yang telah terbukti kuat seperti perikanan belum mendapat tempat strategis dalam kebijakan.
Dalam hal ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim, Irhan Hukmaidy, menegaskan bahwa perikanan di Kaltim telah mampu mencukupi kebutuhan lokal dan menembus pasar antarprovinsi hingga ekspor.
Di sisi lain, banyak komoditas lain seperti beras, daging, dan telur justru masih bergantung pasokan dari luar Kaltim.
“Orientasi kami sudah ke ekspor. Pasar dalam provinsi sudah aman. Tapi ironisnya, intervensi di sektor ini justru belum maksimal. Kami hanya sampai panen, pascapanen dan hilirisasi masih minim sentuhan,” tegas Irhan, baru-baru ini.
Irhan mengungkapkan bahwa masalah utamanya bukan pada potensi, melainkan minimnya kolaborasi lintas perangkat daerah.
Ia menyebut urusan pascapanen dan nilai tambah seharusnya ditangani oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Perindagkop). Sayangnya, keterpaduan kebijakan antar sektor belum berjalan optimal.
“Ini soal siapa berbuat apa. Kami fokus jaga mutu bahan baku, tapi hilirisasi itu bukan domain kami. Kalau sinerginya jalan, perikanan bisa jadi penopang utama ekonomi daerah,” tegasnya lagi.
Padahal, di tengah ambisi Kaltim menjadi pusat ekonomi baru nasional, sektor yang paling siap secara struktur justru kerap luput dari radar kebijakan hilirisasi.
Perikanan, yang menyentuh langsung komunitas pesisir dan perdesaan, sejatinya merupakan wajah nyata dari ekonomi inklusif yang selama ini hanya menjadi jargon.
“Kita ingin ekonomi yang berbasis komunitas unggulan daerah. Kalau serius, ya perikanan ini mestinya masuk prioritas. Jangan hanya bicara sektor yang belum siap, sementara yang sudah terbukti malah dikesampingkan,” tambah Irhan.
DKP Kaltim pun terus menjaga mutu produksi dan memastikan keberlanjutan di hulu. Tapi tanpa dukungan serius dalam pengolahan, pengemasan, pemasaran, dan distribusi, upaya tersebut akan kehilangan daya dorongnya.
Irhan menutup dengan harapan agar visi industrialisasi dan hilirisasi di Kaltim benar-benar menyentuh sektor yang telah membuktikan ketahanannya, bukan sekadar didasarkan pada proyek dan kepentingan sektoral.
“Kami siap jadi garda terdepan, tapi jangan dibiarkan sendiri. Kalau mau ekonomi inklusif, lihatlah sektor yang sudah berdiri, bukan yang masih ditopang,” tandasnya.
Penulis: Elisa
Editor: Lisa
