Samarinda, VivaNusantara – Penempatan tenaga kerja kini mulai terstruktur di Samarinda. Dalam hal ini melalui skema bursa kerja khusus (BKK) di sekolah dan universitas, pelatihan vokasi, sertifikasi profesi, hingga pemagangan berbasis industri.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda, Yuyum Puspitaningrum, menyebut bahwa 2025–2026 adalah masa konsolidasi besar untuk memastikan lulusan pendidikan dan pencari kerja tidak lagi terputus dari kebutuhan industri.
“Kami ingin menciptakan satu jalur yang menyambungkan semua pihak kampus, perusahaan, lembaga pelatihan, sampai pemerintah. Orang yang lulus harus langsung tahu ke mana mereka melangkah. Itu yang sedang kami bangun,” kata Yuyum, Selasa (2/12/2025).
Saat ini Disnaker Samarinda juga tengah membuka kembali pendaftaran Magang Hub untuk kategori B3, yang memberi kesempatan bagi perusahaan menampung pemagang bersertifikat. Batas penerimaan perusahaan jatuh pada 3 Desember, dan pemagangan dimulai 4 Desember.
“Kami butuh perusahaan membuka diri. Program magang ini didesain agar anak-anak kita pulang membawa pengalaman dan sertifikat, bukan sekadar ikut-ikut saja,” tegasnya.
Skema ini disandingkan dengan JOPER (Job Fair), yang mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja secara langsung. Minimnya informasi lapangan kerja selama ini disebut menjadi akar persoalan mismatch lulusan tersedia, tapi perusahaan tak tahu mereka ada.
Saat ini BKK di UIN, Universitas Mulawarman, Politeknik, SMK, hingga pesantren menjadi mitra penting dalam menekan TPT. Setiap kampus kini diminta menyampaikan daftar kebutuhan lowongan perusahaan langsung kepada mahasiswa tingkat akhir.
“Kampus punya BKK, kami punya data industri, tinggal dihubungkan. Selama ini keduanya jalan sendiri-sendiri. Sekarang tidak boleh lagi,” ujar Yuyum.
Disnaker akan mulai melakukan profiling besar-besaran terhadap warga yang belum bekerja. Fokusnya melihat usia, minat, dan alasan menganggur. Data ini kemudian menjadi dasar penentuan program pelatihan.
“Kami tidak bisa lagi menebak-nebak. Kalau masyarakat bilang ingin pelatihan barista, konten kreator, atau desain grafis, kita siapkan. Kalau butuh keterampilan konstruksi, kita sertifikasi. Jadi program mengikuti kebutuhan warga, bukan sebaliknya,” jelasnya.
Meski belum menyebut angka pasti, Yuyum berharap sinergi Disnaker, BPVP, PUPR, BKK, dan perusahaan swasta dapat menghadirkan penurunan TPT pada rilis resmi BPS 2026.
“Penurunan TPT itu bukan sekadar target kertas. Itu ukuran apakah kita benar-benar memberi pintu masuk bagi masyarakat untuk bekerja,” tegasnya.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
