Samarinda, VivaNusantara – Di negeri yang mengagungkan kehangatan keluarga dan “budaya ketimuran”, perempuan justru tumbuh dengan ancaman yang tak kasatmata namun nyata, femisida. Pembunuhan terhadap perempuan karena ia perempuan. Karena tubuhnya menjadi sasaran kemarahan, superioritas, dan otoritas laki-laki seakan telah lama hadir di rumah, di jalan, di tempat kerja, bahkan di hubungan yang disebut “pacaran”. Bedanya, kasus hari ini viral, bukan tiba-tiba terjadi.
Ironisnya, masyarakat masih mencari jawaban di tempat yang salah. Ketika seorang perempuan dibunuh pasangan, pertanyaannya bukan “mengapa pelaku merasa berhak?” melainkan “kenapa dia tidak patuh?”, “kenapa dia menolak?”, atau “kenapa berpakaian begitu?”. Inilah cara paling halus menutupi kenyataan pahit. Masyarakat lebih cepat menyalahkan korban daripada menantang budaya yang membesarkan pelaku.
Femisida tidak lahir tiba-tiba. Ia tumbuh dari dua akar busuk yang dibiarkan berurat dalam budaya kita, patriarki dan pandangan misoginis.
Komnas Perempuan mencatat setidaknya 10 kasus femisida dalam aduan tahun 2025, termasuk kategori femisida intim dan non-intim. Secara global, laporan UN Women & UNODC menunjukkan sekitar 50.000 perempuan dibunuh oleh pasangan/keluarga dalam setahun sekitar 1 perempuan setiap beberapa menit.
Patriarki menempatkan laki-laki sebagai pusat kuasa, sementara perempuan diposisikan sebagai “penurut, penyabar, dan pantas dimaafkan kalau sedang disakiti.” Ketika perempuan bernegosiasi, mengambil keputusan, atau membela diri, label “durhaka”, “melawan suami”, atau “perempuan tidak tahu diri” langsung ditempelkan.
Misogini lalu mengambil alih, perempuan dibenci saat berpendapat, dianggap sombong saat berprestasi, disepelekan saat mandiri, dan dimiliki saat mencintai. Kombinasi keduanya menciptakan legitimasi sosial bagi kekerasan termasuk kekerasan paling ekstrem.
Kita lupa satu hal penting, femisida bukan sekadar kasus kriminal, tetapi cermin dari sistem sosial yang menganggap perempuan sebagai objek kepemilikan laki-laki.
Di sinilah masalah utama kita, masyarakat Indonesia lebih siap memaklumi pelaku daripada mengakui bahwa perempuan punya hak atas dirinya.
Saat masyarakat berkata “perempuan itu harus sabar agar tidak memancing amarah”, sesungguhnya ia sedang menyamarkan kalimat lain, kekerasan adalah konsekuensi yang wajar bila perempuan tidak patuh.
Saat orang berkata “begitulah kalau perempuan terlalu banyak menuntut”, sebenarnya ia mengatakan, laki-laki berhak menentukan hidup perempuan, bahkan lewat kematian.
Upaya penanganan femisida tidak akan pernah efektif selama budaya umum masih menganggap kekerasan sebagai hal yang dapat dinegosiasikan, selama hormat perempuan diukur dari seberapa mampu ia menahan luka, dan selama kita terus membesarkan anak lelaki untuk merasa memiliki, bukan menghormati.
Perempuan tidak mati karena salah memilih pasangan.
Perempuan mati karena masyarakat membiarkan laki-laki merasa berhak atas hidupnya.
Jika Indonesia ingin berhenti berduka atas korban-korban perempuan, kita harus berhenti menciptakan pelaku berikutnya. Pendidikan kesetaraan gender harus dimulai lebih awal dari pubertas, penghargaan terhadap batas dan persetujuan (consent) harus diajarkan sebelum anak memegang gawai, dan hukuman untuk pelaku kekerasan berbasis gender harus lebih tegas daripada rasa canggung untuk “membuka aib keluarga”.
Kita tidak sedang melawan laki-laki.
Kita sedang melawan budaya yang membuat laki-laki merasa berkuasa atas perempuan.
Peradaban Indonesia akan dinilai bukan dari seberapa bangga ia memuliakan perempuan dalam pidato, melainkan seberapa jauh ia melindungi perempuan dari kekerasan dalam kehidupan nyata.
Dan perlindungan itu hanya mungkin jika kita berani mengakui satu kebenaran yang selama ini ditolak.
Selama kita menormalisasi misogini, kita menyiapkan panggung untuk femisida berikutnya.
Penulis: Intan
