Samarinda, VivaNusantara — Di tengah ketimpangan layanan kesehatan yang masih terasa antara kota dan wilayah pedalaman, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akhirnya menjanjikan bakal membangun rumah sakit baru di Kabupaten Kutai Barat. Rencananya tahapan konstruksi tersebut akan berjalan di tahun 2026, bersamaan dengan pembangunan rumah sakit di Kota Samarinda.
Proyek yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kaltim dianggarkan hampir Rp500 miliar. Tujuannya untuk memperkuat layanan kesehatan rujukan sekaligus memperluas akses pelayanan bagi masyarakat di wilayah pedalaman.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, mengatakan bahwa seluruh tahapan persiapan awal telah disusun, dan saat ini pihaknya memasuki proses penyusunan Detail Engineering Design (DED).
“Targetnya 2026 sudah selesai feasibility study-nya. Jadi tinggal DED-nya. Kemungkinan akhir atau pertengahan 2026 sudah bisa dibangun,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).
Rumah sakit pertama yang akan dibangun berada di Samarinda, memanfaatkan area sisi kiri dan belakang Rumah Sakit Korpri yang berlokasi di Komplek Gelora Kadrie Oening. Fasilitas yang saat ini masih berstatus kelas D tersebut akan ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas B dengan nama RS AMS II Korpri.
“Itu sudah terlihat, lahannya ada yang sudah berpagar biru. Statusnya akan kita tingkatkan sehingga setara dengan RSUD AWS,” jelas Jaya.
Rumah sakit kedua direncanakan berdiri di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, di atas lahan sekitar 70 hektare. Namun lahan tersebut masih berada di bawah kewenangan Kementerian Transmigrasi dan tengah diproses pengalihannya kepada pemerintah daerah.
“Mudah-mudahan besok kami rapat di Jakarta untuk meminta agar HPL-nya dicabut. Jika sudah menjadi hak milik Kabupaten Kubar, bisa segera dihibahkan ke kami,” terangnya.
Rumah sakit di Kutai Barat diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp297 miliar, sementara RS AMS II Korpri di Samarinda memerlukan sekitar Rp200 miliar. Selain pembangunan fisik, layanan kesehatan juga akan diperluas melalui penambahan fasilitas berbasis kompetensi.
“Fasilitas tentu akan ditambah. Saat ini masih dasar-dasarnya, nanti pelayanan akan menjadi utama. Ada 24 layanan berbasis kompetensi, seperti jantung dan cuci darah. Tenaga kesehatan juga akan kita tambah,” tambahnya.
Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, khususnya di rumah sakit baru di Kutai Barat, pemerintah daerah memperkirakan diperlukan sedikitnya 70 dokter. Pemenuhan SDM akan dilakukan melalui rekrutmen aparatur sipil negara, termasuk membuka peluang bagi PNS maupun PPPK yang ingin kembali bertugas di daerah asal.
“Jadi nanti ada pengelolaan dengan sistem BLUD,” tutup Jaya.
Penulis: Ain
Editor: Lisa
