Kukar, VivaNusantara – Bencana longsor di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara, semakin memprihatinkan. Retakan tanah yang terus melebar dan longsor menyebabkan sejumlah rumah warga rusak parah dan tidak lagi layak dihuni.
Warga menduga aktivitas tambang di sekitar lokasi menjadi penyebab utama kerusakan, meski Kepala Desa Batuah menegaskan bahwa proses penelitian terkait dampak aktivitas tambang masih berlangsung dan memerlukan waktu.
“Tambang itu, kalau tidak ada bukti, pasti tidak akan mengaku. Tapi menurut saya, tambang inilah penyebabnya. Sebelum tambang pindah ke sebelah kiri, tidak pernah ada retakan seperti ini. Setelah pindah, barulah muncul retakan,” terang Alimuddin salah seorang warga saat ditemui, Jumat (16/5/2025).
Ia menambahkan bahwa adanya timbunan tanah di lokasi pertambangan memicu pergerakan tanah.
“Air yang tertahan akibat timbunan menyebabkan penurunan tanah di sekitar sini. Itu logikanya,” ujarnya.
Alimuddin berharap agar pemerintah dan perusahaan tambang dapat duduk bersama menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin.
“Harus ada pertemuan yang jujur dan adil. Kalau tambang merasa bukan penyebabnya, buktikanlah. Kami butuh penelitian yang objektif dan transparan,” tambahnya.
Warga juga mengkritik kurang optimalnya penggunaan alat pendeteksi pergerakan tanah yang pernah dipasang.
“Harusnya alat itu bisa memberikan informasi jelas agar warga bisa relokasi lebih cepat,” kata Alimuddin.
Warga Batuah yang sudah tinggal di lokasi ini selama lebih dari 50 tahun mengaku sangat terdampak.
“Dulu, lima hari hujan deras pun tidak pernah terjadi seperti ini. Tapi sejak ada tambang, masalah tanah ambles makin sering. Sekarang kami terpaksa tinggal di rumah tetangga atau tidur di mobil,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Desa Batuah, Abdul Rasyid, menegaskan bahwa pemerintah desa telah melakukan langkah strategis dengan menggandeng Universitas Mulawarman untuk menguji alat ukur guna mengetahui penyebab pergerakan tanah.
“Kami membiayai sendiri pengadaan alat ini agar pengujian bersifat netral dan objektif. Hasilnya memang memerlukan waktu, tidak bisa langsung hari ini besok sudah ada jawaban,” jelas Rasyid, Kamis (15/5/2025).
Mengenai tuntutan warga yang meminta penutupan tambang, Rasyid menegaskan bahwa hal itu bukan kewenangannya dan harus disampaikan ke pemerintah provinsi atau kementerian terkait.
Ia juga menyampaikan bahwa sumur bor yang sempat dikeluhkan warga telah ditutup atas permintaan masyarakat, meski hal itu menimbulkan masalah baru terkait kesulitan air bersih.
Kondisi tanah yang semakin parah menyebabkan beberapa rumah mengalami penurunan hingga 50 sentimeter dan dinding bangunan roboh.
“Ada rumah yang dindingnya harus disangga agar tidak menimpa bangunan sebelahnya karena retakan tanah terus melebar,” ujar Rasyid.
Warga berharap ada langkah cepat dan sinergi antara pemerintah dan perusahaan tambang untuk mengatasi persoalan ini, termasuk relokasi warga yang rumahnya sudah tidak aman ditempati dan pemberian bantuan yang memadai.
Penulis: Intan
Editor: Lisa
