Samarinda, VivaNusantara — Bencana banjir yang melanda kawasan perbatasan antara Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), kembali memicu perhatian publik. Keluhan masyarakat kian mengemuka lantaran belum adanya penanganan yang sinergis dan berkelanjutan.
Bahkan, antarotoritas pemerintahan dinilai lebih banyak melempar tanggung jawab dibanding mencari solusi. Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menyoroti hal ini dengan menekankan perlunya pendekatan mitigasi bencana yang menyeluruh dan lintas wilayah.
Ia menyebut bahwa letak geografis kedua daerah yang kompleks, dari perbukitan rawan longsor di Samarinda hingga kawasan rawa-rawa di Kukar, membuat ancaman banjir semakin serius.
“Mitigasi itu bukan sekadar wacana. Kita butuh program nyata yang dikerjakan bersama oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan bahkan sektor swasta,” kata Salehuddin saat ditemui di Gedung B DPRD Kaltim belum lama ini.
Legislator dari Daerah Pemilihan Kutai Kartanegara ini menilai bahwa aksi saling tuding antar pemerintah daerah hanya memperkeruh suasana dan menggerus kepercayaan publik. Yang dibutuhkan, lanjutnya, adalah kerja kolaboratif yang tertata melalui kebijakan dan kegiatan nyata di lapangan.
Ia juga menekankan bahwa kawasan perbatasan Samarinda-Kukar bukan sekadar wilayah administratif biasa. Jalur ini merupakan urat nadi aktivitas masyarakat, jalur distribusi logistik, serta akses menuju pusat industri dan permukiman padat.
“Penanganan banjir tidak bisa diserahkan pada pendekatan serampangan seperti hanya membangun tanggul atau membersihkan drainase tanpa kajian. Kita perlu peta geospasial yang akurat dan kebijakan berbasis data,” jelasnya.
Salehuddin menegaskan bahwa selama pemerintah hanya bersikap reaktif saat banjir sudah terjadi, maka persoalan ini akan menjadi siklus tahunan yang tak berkesudahan. Ia mendorong agar pemerintah menyusun rencana aksi yang berpijak pada kondisi topografi aktual dan kerentanan bencana di setiap zona rawan.
Selain menyoroti peran pemerintah, ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat. Edukasi lingkungan, kepedulian terhadap kebersihan saluran air, serta pelaporan dini terhadap potensi bencana dinilai krusial dalam membangun ketahanan bersama.
“Masalah banjir bukan cuma soal anggaran. Ini juga soal keberanian untuk mengeksekusi solusi. Kalau semua pihak benar-benar mau bergerak, ini bisa kita kendalikan. Banjir bukan nasib, tapi akibat dari banyak hal yang bisa kita benahi,” tegasnya.
Ia juga meminta agar OPD terkait seperti Dinas PU, DLH, dan BPBD lebih proaktif membangun skenario terpadu dalam pencegahan dan penanggulangan banjir secara lintas sektor.
Penulis: Intan
Editor: Lisa
