Samarinda, VivaNusantara – Program Beasiswa Kukar Idaman kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya setiap kabupaten/kota di Provinsi Kaltim tengah dilanda kekhawatiran akan defisit keuangan, termasuk anggaran dana transfer dari pusat ke Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) terancam dipangkas.
Wacana pengurangan dana pendidikan ini sempat mencuat sejak awal Agustus 2025. Namun, desakan agar beasiswa tetap dijalankan datang dari berbagai pihak, termasuk DPRD Kaltim. Program unggulan Bupati Kukar itu dinilai menyentuh langsung kepentingan masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan bahwa janji politik pemerintah daerah tidak boleh bergeser hanya karena kondisi fiskal sedang menurun. Menurutnya, beasiswa harus dipertahankan, sementara belanja lain yang sifatnya tidak wajib bisa dikompensasi.
“Kalau pemerintah Kukar serius memprioritaskan, tentu ada kegiatan yang bisa dikurangi. Perjalanan dinas misalnya, atau program tambahan yang tidak mendesak. Jangan justru memotong beasiswa yang sudah menyangkut masa depan pendidikan,” jelas Salehuddin belum lama ini.
Ia mengingatkan bahwa meski belanja wajib seperti gaji pegawai dan pelayanan dasar tetap harus diamankan, Pemkab juga tidak boleh mengabaikan manfaat sosial beasiswa. Bantuan pendidikan tersebut, kata Salehuddin, sudah menjadi kebutuhan mendesak mahasiswa yang tengah memasuki masa pembayaran biaya kuliah.
“Besaran dan jumlah penerima harus tetap. Itu penting agar masyarakat tidak kehilangan haknya. Teknisnya biar diatur pemerintah Kukar, tapi jangan sampai hak penerima dipotong,” tegasnya.
Proses penyusunan APBD 2026 sendiri disebut cukup berat karena terbebani oleh program visi-misi kepala daerah. Namun, DPRD menilai penyesuaian bisa dilakukan tanpa harus mengorbankan pendidikan.
“Kalau harus memangkas, lakukan di pos yang tidak krusial. Jangan justru di sektor yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” pungkas Salehuddin.
Penulis: Intan
Editor: Lisa
