Samarinda, VivaNusantara – Aktivitas di Sekolah Rakyat di Samarinda telah dimulai sejak Jumat (15/8/2025). Saat ini para siswa masih dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Lantaran baru perdana dimulai, sorotan pun mulai berdatangan. Bukan hanya perkara gedung baru dan fasilitas asrama gratis, melainkan pada fakta pahit yang mengiringinya. Program ini lahir karena masih banyak anak dari keluarga kurang mampu gagal masuk sekolah negeri, bahkan sampai setahun penuh putus sekolah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyebut program ini sebagai “tonggak sejarah sekaligus alarm keras” bagi pemerintah kota.
“Ada SMP yang kekurangan murid, tetapi di tempat lain ada anak yang tidak diterima sekolah sama sekali. Artinya, informasi dan distribusi siswa benar-benar timpang,” tegas Puji, Selasa (19/8/2025).
Ia memuji langkah cepat Kementerian Sosial yang memberi kesempatan belajar untuk 100 anak, masing-masing 50 siswa SMP dan SMA, lengkap dengan makan dan asrama gratis. Guru dan kepala sekolah pun diseleksi lewat tes khusus untuk menjamin mutu. Namun Puji menegaskan, solusi darurat ini tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri.
“Kalau hanya bicara fasilitas fisik, itu bisa dibangun. Tapi pendidikan itu soal keadilan akses dan pendampingan anak. Jangan sampai negara baru hadir setelah masalah jadi akut,” ujarnya.
Puji juga mengingatkan risiko jika sekolah rakyat diperluas ke jenjang SD. Anak-anak usia dini belum sepenuhnya mandiri, sehingga pengawasan asrama harus ekstra ketat agar mereka tetap memiliki ikatan kuat dengan keluarga.
Dalam dialog dengan orang tua murid, terungkap betapa mahalnya harga pendidikan bagi keluarga miskin. “Rata-rata anak mereka empat sampai tujuh. Dengan makan, tempat tinggal, dan pendidikan gratis, beban mereka sangat berkurang. Tapi ini baru solusi tambal sulam kalau tidak ada pembenahan menyeluruh di sekolah negeri,” ungkap Puji.
Ia mendesak evaluasi berkala dan komitmen Pemkot Samarinda untuk menutup kekurangan melalui APBD. “Kita ingin generasi emas yang cerdas dan berkarakter, bukan generasi bingung yang rentan narkoba dan pergaulan bebas. Sekolah rakyat harus jadi pemicu reformasi pendidikan, bukan sekadar proyek baru,” pungkasnya.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
