Samarinda, VivaNusantara – – Di tengah sorotan publik soal efektivitas layanan jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan menandai usia ke-57 tahun dengan menggelar edukasi langsung ke masyarakat. Salah satu agendanya adalah kegiatan Gerakan Edukasi Bersama Komunitas Paham Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (Gema Kompas JKN) yang berlangsung di Auditorium Balai K3 Samarinda.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa momentum ulang tahun ini bukan sekadar perayaan, melainkan bentuk komunikasi langsung kepada masyarakat luas untuk memahami peran penting BPJS Kesehatan dalam membangun sistem kesehatan yang adil dan merata. Ia ingin masyarakat tahu bahwa BPJS Kesehatan bukan hanya untuk kelompok tertentu.
Potret peserta kegiatan Gerakan Edukasi Bersama Komunitas Paham Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (Gema Kompas JKN), di Auditorium Balai K3 Samarinda, Jumat (25/7/2025). (Foto: Ellysa)
“Banyak negara bahkan mulai meniru sistem kita, terutama dalam pengendalian biaya dan mutu layanan. Dulu ada istilah ‘orang miskin dilarang sakit’, sekarang kami balik, orang miskin kalau sakit, dilarang bayar, asal jadi peserta BPJS,” terangnya dalam doorstop, usai membuka Gerakan Edukasi Bersama Komunitas Paham Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (Gema Kompas JKN), di Auditorium Balai K3 Samarinda, Jumat (25/7/2025).
Provinsi Kalimantan Timur mendapat apresiasi khusus karena telah mencatat capaian luar biasa dengan tingkat kepesertaan mencapai lebih dari 102 persen, menandakan bahwa hampir seluruh penduduk telah terlindungi dalam skema JKN.
“Kaltim luar biasa. Ini contoh nyata sinergi pemerintah daerah dengan BPJS. Bahkan cakupannya melampaui jumlah penduduk karena banyak pendatang juga langsung didaftarkan,” ungkap Ghufron.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan Indonesia terletak pada keberanian mengintegrasikan lebih dari 300 skema jaminan sosial sebelumnya ke dalam satu sistem BPJS Kesehatan.
“Indonesia unggul karena hanya ada satu BPJS, sehingga semua data layanan bisa dipantau real time. Negara maju sekalipun belum tentu bisa seperti itu,” katanya.
Salah satu titik vital dalam sistem JKN, menurut Ghufron, adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti puskesmas dan klinik. Layanan primer ini bertindak sebagai gatekeeper atau penjaga awal layanan kesehatan masyarakat.
“Kalau semua langsung ke rumah sakit, sistem akan kolaps. Maka edukasi soal layanan primer sangat penting,” tegasnya.
Untuk menyebarluaskan informasi, BPJS Kesehatan juga menggandeng berbagai komunitas, organisasi profesi, pondok pesantren, hingga pengusaha dan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami bahwa menjadi peserta BPJS bukan hanya kewajiban, tetapi bentuk perlindungan hak dasar warga negara.
“Kami ingin seluruh rakyat paham. Bahwa ada prosedur, ada kewajiban, tapi juga ada jaminan di situ. Maka edukasi ini harus menyentuh semua kalangan, tanpa kecuali,” pungkasnya.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
