Samarinda,VivaNusantara – Ketimpangan akses pendidikan di Kalimantan Timur terus menjadi sorotan. Dari keterbatasan listrik, jaringan internet, hingga minimnya infrastruktur dan guru berkualitas di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), kondisi ini menjadi penghambat nyata bagi pemerataan kualitas belajar di Benua Etam.
Kepala UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Muhammad Awaludin, mengakui bahwa disparitas ini tidak bisa ditutupi, namun justru harus dihadapi dengan strategi jangka pendek dan pemetaan kebutuhan yang cermat.
“Disparitas itu nyata. Ada sekolah yang tidak punya listrik, bagaimana kita bisa bantu laptop kalau nyalainnya saja tidak bisa?” tegas Awaludin, di Kantor Diskominfo Kaltim, Rabu (18/6/2025).
Ia menegaskan, setiap sekolah punya kebutuhan berbeda dan bantuan yang diberikan harus sesuai dengan kondisi di lapangan. Bila sekolah butuh kursi, jangan dipaksakan dikirim laptop. Bila jaringan internet masih mimpi, maka jangan kirim modem.
“Kami tidak mau lagi ada bantuan asal kirim. Tahun ini kami benar-benar petakan dulu kondisi setiap sekolah. Ini sudah diarahkan langsung oleh Pak Gubernur dan Wagub, termasuk pergeseran anggaran untuk prioritaskan yang benar-benar urgent,” jelasnya.
Salah satu terobosan yang sedang diuji coba adalah penggunaan Starlink untuk mendukung akses internet di sekolah-sekolah terpencil yang selama ini terjebak di zona black spot. Namun, kendala kembali muncul, yakni listrik tidak tersedia.
Tak hanya soal infrastruktur, ketimpangan kualitas guru juga disorot. Pemprov Kaltim kini menitikberatkan pada peningkatan kompetensi pengajar. Guru-guru terbaik dari kota seperti Samarinda disiapkan untuk mengajar secara daring ke daerah 3T, agar siswa pelosok pun bisa mendapat pengajaran berkualitas.
“Kami akan dorong pembelajaran jarak jauh. Bukan karena pandemi, tapi karena kebutuhan,” tegasnya.
Hingga saat ini, bantuan internet baru menjangkau 218 sekolah. Tapi Awaludin menegaskan pihaknya terus bergerak, menggandeng kementerian, PLN, hingga pemerintah daerah agar setiap bantuan tepat guna dan berdampak nyata.
Peta disparitas sudah dibuat, skala prioritas sudah ditetapkan, dan anggaran sudah digeser. Harapannya, 2025 bisa menjadi tahun koreksi besar-besaran untuk pemerataan pendidikan yang selama ini hanya menjadi jargon.
“Ini soal keadilan akses. Jangan sampai murid di kota diajar teknologi, yang di hulu masih sibuk menyalakan genset. Itu tidak adil,” pungkasnya tajam.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
