Samarinda, VivaNusantara – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa program jaminan kesehatan Gratispol bukanlah skema layanan baru di luar BPJS. Namun program ini berbentuk perluasan perlindungan sosial berbasis BPJS Kesehatan yang preminya sepenuhnya ditanggung oleh Pemprov untuk warga miskin dan rentan.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menekankan bahwa peserta Gratispol tetap terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan. Hanya saja skema pembayaran preminya ditanggung oleh pemerintah.
“Ini bukan sistem terpisah karena bentuknya berupa bantuan untuk warga yang tidak mampu membayar sendiri,” kata Jaya, di Kantor Diskominfo Kaltim Samarinda, Rabu (18/6/2025).
Saat ini Pemprov Kaltim menyediakan anggaran sebesar Rp231 miliar hingga akhir Desember 2025 untuk menjamin kelangsungan iuran BPJS warga miskin. Jaya memastikan anggaran tersebut akan disiapkan secara bertahap dalam setiap tahun, dengan perhitungan preminya disesuaikan per orang.
“Jadi setiap orang yang masuk data Gratispol, preminya dibayar pemerintah langsung ke BPJS,” jelasnya.
Hingga pertengahan Juni 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 5.000 jiwa. Mereka kini berstatus sebagai peserta BPJS aktif yang berhak mendapatkan layanan kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit, sesuai dengan standar layanan BPJS.
Namun, Jaya menambahkan bahwa pemanfaatan Gratispol sementara ini difokuskan pada rumah sakit milik pemerintah provinsi. Masyarakat yang membutuhkan layanan darurat bisa langsung datang ke RSUD milik Pemprov di Samarinda dan Balikpapan.
Tak hanya itu, untuk mengantisipasi potensi keterbatasan layanan, Pemprov juga sudah menggelar rapat dengan Kementerian Kesehatan agar pelayanan puskesmas diperkuat, termasuk memastikan sebagian besar bisa buka 24 jam.
Jaya mengingatkan, masyarakat yang mengalami kendala dalam pelayanan Gratispol, khususnya di rumah sakit milik Pemprov, bisa langsung melapor. Pihaknya akan terus mengawasi agar tidak ada penyimpangan layanan dan semua peserta mendapatkan haknya secara utuh.
“Ini uang negara dan tanggung jawab kami untuk memastikan pelayanan berjalan baik,” tutupnya.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
