Samarinda, VivaNusantara — Upaya revitalisasi Pulau Kumala kembali mencuat ke permukaan. Setelah bertahun-tahun tertinggal dari geliat pariwisata modern, pulau yang terletak di jantung Sungai Mahakam itu kini kembali disiapkan menjadi destinasi unggulan Kutai Kartanegara (Kukar).
DPRD Kalimantan Timur pun mendorong pemerintah daerah tak sekadar membangun infrastruktur baru. Melainkan mengelola aset strategis ini secara menyeluruh dan profesional demi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
Salah satu proyek andalan yang kini tengah berjalan adalah pembangunan wahana waterboom, yang ditargetkan selesai pada akhir Desember 2025. Proyek tersebut dinilai bisa menjadi momentum kebangkitan Pulau Kumala, selama dibarengi dengan perbaikan total pada fasilitas-fasilitas lama yang selama ini terbengkalai.
“Selama ini sudah banyak uang yang digelontorkan untuk Pulau Kumala, tetapi hasilnya belum sebanding dengan investasinya. Ini harus jadi pelajaran agar pengelolaan ke depan benar-benar terencana dan berdampak,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, saat ditemui Senin (23/6/2025).
Salehuddin menyebutkan bahwa nilai investasi kumulatif yang digelontorkan ke Pulau Kumala sejak tahun 2000 telah mencapai sekitar Rp400 miliar. Namun, pulau yang sempat menjadi ikon wisata Kukar ini justru kehilangan pesonanya lantaran kurangnya perawatan, rusaknya wahana, serta minimnya aktivitas wisata yang berkelanjutan.
Kehadiran waterboom diharapkan menjadi titik balik, namun Salehuddin menekankan bahwa revitalisasi tidak boleh berhenti di situ. Menurutnya, fasilitas-fasilitas yang sudah ada sejak masa pemerintahan Bupati Syaukani harus diperbaiki dan dihidupkan kembali agar tidak menjadi beban anggaran semata.
“Waterboom bisa menjadi pemicu, tapi harus dibarengi dengan optimalisasi wahana lama. Jangan sampai Pulau Kumala cuma ramai saat ada pesta rakyat tahunan, padahal potensinya jauh lebih besar,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sempat ada peluang kerja sama dengan pengelola wahana rekreasi ternama seperti Jatim Park, namun gagal direalisasikan akibat kurangnya dukungan dari pihak pemerintah daerah. Oleh karena itu, ia mendorong agar Pemkab Kukar lebih terbuka dalam menjalin kemitraan strategis, baik untuk pengelolaan maupun investasi jangka panjang.
“Kami tidak ingin aset besar ini sekadar jadi simbol. Harus ada kontribusi konkret terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dan itu butuh pola kerja baru yang melibatkan semua pihak,” imbuhnya.
Tak hanya aspek pengelolaan, Salehuddin juga menyoroti lemahnya sistem keamanan dan pemeliharaan infrastruktur di kawasan wisata tersebut. Mulai dari jembatan yang tidak terang benderang, taman yang gelap usai senja, hingga aktivitas ekonomi yang mati suri saat malam hari.
“Kalau mau mencontoh kota lain, taman bisa hidup 24 jam asal ada sistem keamanan dan penerangan yang layak. Di Kukar, jam 10 malam sudah sepi dan gelap,” tegasnya.
Ia pun mendorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar untuk ambil bagian lebih aktif dalam pengelolaan kawasan ini, termasuk mendesain ekosistem ekonomi masyarakat yang berkelanjutan, bukan sekadar temporer atau musiman.
“Disperindag bisa jadi kunci untuk menghidupkan UMKM dan parkir kawasan, sehingga masyarakat sekitar bisa ikut menikmati manfaatnya secara nyata,” tutup legislator asal Golkar tersebut.
Penulis: Intan
Editor: Lisa
