Samarinda, VivaNusantara – Inflasi Kota Samarinda pada Juni 2026 tercatat mencapai 3,53 persen secara tahunan (year-on-year). Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Samarinda menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengendalikan kenaikan harga, mulai dari operasi pasar, penguatan distribusi pangan hingga pemantauan harga secara intensif.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, bersama Asisten II, Bagian Ekonomi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Balai Kota Samarinda, Senin (6/7/2026).
Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Asisten II, Bagian Ekonomi, dan OPD terkait di Balai Kota Samarinda, Senin (6/7/2026). Rapat membahas langkah strategis menindaklanjuti arahan Wali Kota Andi Harun untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan laju inflasi di Kota Samarinda. (Foto: Istimewa/Pemkot Samarinda)
Dalam arahannya, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa kondisi inflasi saat ini harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah.
“Inflasi Samarinda pada Juni 2026 cukup perlu diwaspadai. Angkanya bukan hanya naik secara tahunan sebesar 3,53 persen, tetapi juga meningkat secara bulanan 0,72 persen dan secara kumulatif mencapai 2,63 persen. Artinya, tekanan harga yang terjadi benar-benar nyata, bukan sekadar gejolak musiman,” ujar Andi Harun.
Menurutnya, intervensi pemerintah harus difokuskan pada sektor yang paling memengaruhi daya beli masyarakat, yakni pangan dan transportasi. Sementara kenaikan harga emas perhiasan lebih dipengaruhi pasar global sehingga ruang intervensi pemerintah daerah lebih terbatas.
“Intervensi Pemkot harus fokus pada komoditas yang bisa disentuh melalui distribusi, ketersediaan stok, operasi pasar, pengawasan harga, dan subsidi biaya logistik,” tegas Andi Harun.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti arahan Wali Kota melalui langkah-langkah konkret di lapangan.
“Arahan Bapak Wali Kota harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata. Seluruh OPD terkait diminta memperkuat koordinasi agar pengendalian inflasi berjalan efektif, terutama dalam menjaga stabilitas harga pangan dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok,” kata Saefuddin Zuhri saat memimpin rapat.
Ia menambahkan, Pemkot akan memperkuat sinergi dengan TPID, Bulog, pelaku usaha, serta pemerintah daerah pemasok untuk memastikan stok pangan tetap aman dan harga di pasar terkendali.
Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Asisten II, Bagian Ekonomi, dan OPD terkait di Balai Kota Samarinda, Senin (6/7/2026). Rapat membahas langkah strategis menindaklanjuti arahan Wali Kota Andi Harun untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan laju inflasi di Kota Samarinda. (Foto: Istimewa/Pemkot Samarinda)
Sebagai langkah jangka pendek, Pemkot Samarinda akan menggelar operasi pasar tematik yang difokuskan pada komoditas penyumbang inflasi, memperkuat pemantauan harga harian melalui dashboard TPID, memberikan dukungan terhadap distribusi pangan dari luar daerah, serta melakukan inspeksi bersama Bulog, kepolisian, dan dinas terkait untuk memastikan tidak terjadi penimbunan barang.
Selain pangan, sektor transportasi juga menjadi perhatian karena memberikan andil cukup besar terhadap inflasi. Pemerintah akan mencermati kenaikan biaya distribusi yang berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen.
Dalam jangka menengah, Pemkot Samarinda akan membangun kerja sama pasokan pangan dengan daerah sentra produksi, membentuk cadangan pangan (buffer stock), melakukan digitalisasi tata kelola pasar tradisional, serta mengembangkan urban farming dan kampung pangan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
Untuk jangka panjang, Pemkot Samarinda menargetkan pembangunan sistem ketahanan pangan kota yang terintegrasi, termasuk penguatan peran BUMD pangan, pembangunan pusat logistik pangan, serta penganggaran program pengendalian inflasi secara berkelanjutan melalui APBD.
Saefuddin Zuhri menegaskan seluruh perangkat daerah diminta segera menindaklanjuti hasil rapat dan menyampaikan laporan pelaksanaan sebagai bahan evaluasi pengendalian inflasi di Kota Samarinda.
Editor: TW
