Samarinda, VivaNusantara – Pemkot Samarinda kembali mengambil langkah kontroversial dengan meniadakan seluruh lahan parkir di kawasan Dermaga Mahakam Ilir dan Teras Pasar Pagi. Kebijakan ini diklaim mendukung pembangunan jalur khusus bus modern.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menjelaskan bahwa hasil studi kelayakan transportasi menunjukkan seluruh jalur keberangkatan dan kedatangan angkutan massal terpusat di Pasar Pagi. Dua halte utama akan dibangun di sisi kiri dan kanan dermaga untuk melayani rute 1A–1B dan 2A–2B.
“Semua parkir diarahkan ke gedung Pasar Pagi. Dari situ, masyarakat bisa menyeberang ke dermaga melalui zebra cross yang diperlebar hingga lima meter,” ujarnya, Rabu (20/8/2025) malam.
Median jalan, lanjutnya, akan dipasang pagar agar kendaraan pribadi tidak parkir sembarangan. Ini menjadi bentuk social engineering atau rekayasa sosial, agar warga terbiasa berjalan kaki dan menggunakan angkutan umum.
Parkir di gedung Pasar Pagi juga rencananya akan dioperasikan 24 jam dan dikelola dengan sistem digital. Dishub membuka peluang pengelolaan melalui pihak ketiga, baik dengan skema lelang maupun beauty contest atau mekanisme seleksi untuk memilih mitra.

Gedung Pasar Pagi yang akan dioperasikan 24 jam dan dikelola dengan sistem digital. (Foto: Ellysa)
“Kami ingin gedung parkir dimanfaatkan maksimal, bukan hanya pagi hingga sore untuk aktivitas pasar, tetapi juga malam hari bagi pengunjung Teras Samarinda. Ini bisa menambah PAD dari retribusi parkir,” jelasnya.
Setiap rute dilayani tujuh armada bus dengan satu unit cadangan. Bus akan dilengkapi CCTV untuk memantau sopir dan penumpang, serta sistem tap in–tap out, terintegrasi dengan aplikasi Teman Bus milik Kementerian Perhubungan. Warga dapat memantau kedatangan bus secara real time dengan jarak antarbus rata-rata 15 menit.
Modelnya buy the service, Pemerintah membayar operator per kilometer, sementara warga menikmati layanan berbiaya terjangkau atau bahkan gratis, tergantung skema final.
“Kalau beli armada sendiri akan jatuh ke plat merah dan tidak bisa dipungut tarif. Karena itu, lebih baik serahkan ke operator plat kuning,” paparnya.
Estimasi kebutuhan anggaran pembangunan halte, jalur khusus, dan armada mencapai Rp40–60 miliar. Jika menggunakan bus listrik, biayanya lebih tinggi. Namun Dishub Samarinda akan memanfaatkan sistem yang sudah dimiliki Kementerian Perhubungan untuk mempercepat integrasi layanan.
“Targetnya, operasional jam 6 pagi sampai jam 9 malam, bahkan bisa diperpanjang hingga pukul 10 malam jika permintaan tinggi,” pungkasnya.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa