Samarinda, VivaNusantara – Di tengah tuntutan percepatan pembangunan, keuangan daerah justru terancam oleh lonjakan kredit bermasalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara. Kondisi ini membuat Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mendesak manajemen bank daerah segera melakukan perbaikan mendasar.
Ia menilai, kondisi manajemen Bankaltimtara tidak sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Adanya praktik penyaluran kredit yang agresif tanpa analisis komprehensif justru berkontribusi terhadap lonjakan kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) hingga triliunan rupiah.
“Bank daerah harusnya menopang pembangunan ekonomi, bukan hanya sekadar menyalurkan pinjaman tanpa perhitungan yang matang. Kalau orientasinya hanya mengejar target kredit, ya ujungnya NPL yang meledak,” tegas Andi Harun, Rabu (20/8/2025).
Ia menyoroti fakta bahwa sebagian kredit bermasalah bahkan sudah masuk kategori write off (penghapusan), namun tetap membebani laba dan menggerus dividen bagi pemerintah daerah sebagai pemegang saham. “Ini bukan sekadar angka di laporan keuangan. Setiap rupiah yang hilang, itu potensi dana pembangunan yang ikut lenyap,” ujarnya.
Selain persoalan kredit, ia juga menyoroti ketertinggalan BPD dalam transformasi layanan digital. Dikatakannya, tanpa inovasi seperti electronic know your customer (eKYC), platform pembayaran kas daerah berbasis host-to-host, serta sistem mobile banking mandiri, BPD akan sulit bersaing di pasar perbankan yang semakin ketat.
“Bank ini milik kita bersama. Kalau kinerjanya lemah, daerah juga yang rugi. Kita butuh BPD yang bisa jadi motor ekonomi daerah, bukan sekadar bank yang sibuk membereskan kredit macet setiap tahun,” tandasnya.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
