Samarinda, VivaNusantara – Gerakan dari suara-suara perempuan kini terus bertumbuh, semakin keras dan lebih gelap dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun perlawanan ini tak melulu tentang kekerasan seksual, tetapi tentang seluruh sistem politik dan ekonomi.
Sekelumit permasalahan inilah yang kian membuat perempuan terus berada di titik paling rentan, dari ruang kerja yang tidak aman, kriminalisasi aktivis perempuan, hingga konflik bersenjata dan lingkungan yang dirusak industri ekstraktif.
Di Jakarta, Palu, Samarinda, dan Manokwari, jaringan Perempuan Mahardhika bersiap menggelar aksi serentak dengan mengusung gagasan besar yang menusuk ke inti persoalan, tanpa demokrasi yang sehat, cita-cita kerja layak dan hidup bebas kekerasan hanya akan menjadi slogan kosong.
Ketua Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi, menegaskan bahwa peringatan Hari Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) tahun ini berada di tengah “penurunan mutu demokrasi” yang bukan lagi sekadar laporan lembaga survei internasional, tetapi sudah menjadi pengalaman hidup sehari-hari perempuan di Indonesia.
Ia menyebut sepanjang tahun 2024, dilaporkan ada 35.533 kasus kekerasan, termasuk 290 femisida. Namun jumlah itu hanyalah “angka permukaan” dari situasi yang lebih luas, negara yang melemahkan warganya sendiri. Ia juga menyinggung sikap negara yang terus menghindar dari tanggung jawab masa lalu, dari tragedi 1998 hingga kasus Marsinah.
Ia menilai, pola pengabaian semacam itu merupakan watak rezim yang memanfaatkan ketidaksetaraan gender demi mempertahankan cengkeraman kekuasaannya.
“Ketika negara menolak mengakui kekerasan di masa lalu, ia sedang memberi sinyal bahwa kekerasan di masa kini dapat dibiarkan,” ujarnya, menjelang rangkaian HAKTP 25 November–10 Desember, melalui zoom meeting, Senin (24/11/2025).
Di Jakarta, Sarah, koordinator Perempuan Mahardhika, menggambarkan generasi muda saat ini sebagai generasi yang dipaksa tumbuh di antara tiga tembok: PHK besar-besaran, biaya hidup yang melesat, dan ancaman kriminalisasi terhadap mereka yang berani lantang.
“Di bawah pemerintahan yang menolak kritik, orang muda hanya diberi dua pilihan: diam atau diancam,” ujarnya.
Ia menilai bahwa tekanan itu berlipat terhadap perempuan muda yang menghadapi ketidakjelasan masa depan sekaligus risiko kekerasan gender di tempat kerja dan ruang publik.
Dari Palu, Stevi menggambarkan suasana yang suram. Dalam dua tahun terakhir, wilayah mereka mencatat empat kasus femisida. Ia menyebut kekerasan seksual dan pemecatan korban sebagai hal yang rutin terjadi di kawasan industri nikel.
“Buruh perempuan yang hamil tidak dianggap manusia; mereka dipaksa bekerja tanpa perlindungan,” tegasnya.
Menurutnya, kepolisian tidak hadir sebagai pelindung, tetapi sebagai institusi yang cenderung meremehkan laporan korban.
Di Manokwari, Angelina Djopari menyampaikan bahwa perempuan honorer bekerja tanpa kepastian upah, sementara kekerasan seksual di kampus dan institusi pemerintah terjadi tanpa tindak lanjut berarti.
Sementara itu, Risna menguraikan bagaimana perempuan di wilayah konflik seperti Bintuni menghadapi situasi yang nyaris tak dapat dibayangkan, akses terbatas, pengawasan aparat, dan industri ekstraktif yang tetap dilindungi meski warga lokal hidup dalam ketakutan.
“Di satu sisi, perempuan membutuhkan rasa aman. Di sisi lain, mereka dipaksa bertahan di tengah situasi politik yang menghapus ruang gerak mereka,” katanya.
Kalimantan Timur kembali menjadi contoh nyata bagaimana industri ekstraktif menjerat perempuan dalam bahaya berlapis. Naya, koordinator Mahardhika Samarinda, menyebut penelitian yang mengungkap air bekas tambang yang dijadikan sumber konsumsi warga mengandung zat berbahaya, sementara ikan-ikan di sungai tercemar limbah batubara.
Di Balikpapan, enam anak meninggal di lubang tambang dalam satu tahun, namun justru perempuan yang disalahkan dengan dalih “lalai menjaga anak”.
“Ini bukan soal pengawasan orang tua. Ini soal negara yang membiarkan lubang maut menganga di tengah permukiman warga,” tegasnya.
Ia menyebut kasus kriminalisasi aktivis perempuan yang masih berlangsung sejak Agustus. Banyak aktivis perempuan di Samarinda kini berstatus tahanan kota atau tahanan politik.
Aksi pada 25 November bukan hanya ritual tahunan. Bagi jaringan ini, aksi tersebut adalah bentuk perlawanan terhadap sistem yang membuat perempuan menjadi penopang krisis tanpa diberi hak untuk bersuara.
“Perempuan tidak mau lagi dijadikan tulang punggung negara yang tidak melindungi mereka,” ujar Mutiara Ika.
Ia juga menyinggung kondisi global: dari pemilu palsu di Myanmar hingga genosida yang terus terjadi di Palestina, yang mencerminkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan selalu berjalan seiring dengan kekuasaan yang antidemokrasi.
Dalam pernyataannya, Mutiara menegaskan bahwa aksi tahun ini mengusung perlawanan terhadap sistem yang merampas ruang hidup perempuan, perampasan tanah, intimidasi terhadap pembela lingkungan, dan ekonomi ekstraktif yang mengancam keselamatan generasi mendatang.
“Aksi kami bukan hanya untuk perempuan hari ini, tetapi untuk masa depan yang tidak ingin mewarisi ketakutan yang sama,” tutupnya.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
