Samarinda, VivaNusantara — Wali Kota Samarinda Andi Harun mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh satuan pendidikan di wilayahnya terkait praktik pungutan yang kerap membayangi kegiatan sekolah, terutama momen perpisahan siswa.
Ia menegaskan, tidak boleh ada lagi kebijakan sekolah yang membebani orang tua dengan iuran berkedok acara perpisahan. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini menuntut empati, bukan tambahan beban baru.
Tim Wali Kota Akselerasi untuk Pembangunan (TWAP) Kota Samarinda saat melakukan monitoring di beberapa sekolah bersama Dinas Pendidikan Kota Samarinda, dalam rangka antisipasi pencegahan pungutan perpisahan, Selasa (28/4/2026). Foto : TWAP
“Saya sudah mulai mendapatkan informasi, dan saya sudah perintahkan Inspektorat dan TWAP, termasuk Disdik, untuk segera mengambil langkah tegas,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Langkah cepat itu, kata dia, bukan sekadar peringatan, melainkan juga instruksi untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada praktik yang melanggar aturan. Jika ditemukan pelanggaran, penindakan akan dilakukan tanpa kompromi.
Andi Harun menegaskan, kegiatan perpisahan bukan alasan untuk menarik iuran dari siswa. Ia bahkan menyebut, jika tidak memungkinkan secara anggaran, kegiatan tersebut sebaiknya disederhanakan atau tidak perlu digelar secara berlebihan.
“Pokoknya tidak boleh ada pungutan, apalagi perpisahan. Kalau tidak ada uang, tidak usah dilakukan. Cukup sederhana saja di sekolah,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa dunia pendidikan harus menjadi ruang yang sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat. Setiap program sekolah, menurutnya, harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua siswa agar tidak berubah menjadi beban tersembunyi.
“Kita semua harus peduli terhadap keadaan yang serba sulit. Jangan sampai kegiatan sekolah justru menambah beban orang tua siswa,” pungkasnya.
Kebijakan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Pemkot Samarinda mulai memperketat pengawasan terhadap praktik-praktik pembiayaan di lingkungan pendidikan yang dinilai kerap “abu-abu” dan berpotensi membebani masyarakat.(*)
Editor : TW
