Samarinda, VivaNusantara – Penerimaan Siswa Peserta Didik Baru (SPMB) 2025 di Kota Samarinda memasuki fase krusial. Namun kali ini, atmosfernya berbeda.
Pemerintah Kota, melalui Inspektorat, membentuk tim pengawasan dan posko pengaduan sebagai tameng dari praktik-praktik lama yang sarat tekanan, titipan, bahkan potensi pungutan liar. Inspektur Pembantu (Irban) III Inspektorat Kota Samarinda, Firdaus Akbar, yang juga sebagai koordinator posko pengaduan menyebut, kehadiran tim pengawasan ini sebagai alat konkret yang membuat para kepala sekolah merasa lebih terlindungi dan nyaman dalam menjalankan proses seleksi sesuai aturan.
“Respons dari kepala sekolah sangat positif. Mereka merasa seperti punya tameng. Tidak lagi seperti dulu yang harus menghadapi titipan atau tekanan,” ungkap Firdaus saat ditemui, di Posko Pengaduan SPMB, Kantor Inspektorat Kota Samarinda, Kamis (12/6/2025).
Firdaus menegaskan, praktik-praktik titipan atau tekanan yang kerap membayangi pelaksanaan SPMB pada tahun-tahun sebelumnya kini mulai bisa ditekan. Keberadaan posko tidak hanya mengakomodasi keluhan masyarakat, tapi juga berfungsi sebagai wadah perlindungan bagi sekolah yang mengalami intervensi dari pihak luar.
“Kami menerima aduan dari dua arah. Bisa dari masyarakat yang dirugikan, atau sebaliknya, dari pihak sekolah yang mendapat tekanan, misalnya dari oknum pejabat atau kelompok tertentu,” jelas Firdaus.
Hingga hari ini, posko pengaduan telah menerima satu laporan terkait domisili, yang langsung ditindaklanjuti dan diselesaikan secara konstruktif. Hal ini membuktikan bahwa sistem pengawasan mulai berjalan efektif dan memberi ruang aman bagi semua pihak.
Firdaus menyebut sistem penerimaan tahun ini telah mengacu pada ketentuan yang ketat melalui tiga jalur utama yakni domisili, afirmasi, dan prestasi. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait jalur domisili. Masih banyak warga yang terpengaruh mitos sekolah “favorit” dan mencoba memaksakan anaknya masuk ke sekolah tertentu meski tidak sesuai zona.
“Padahal sekarang kualitas sekolah sudah merata. Kita tekankan tidak ada lagi istilah sekolah unggulan atau favorit. Semua sudah diarahkan punya standar pelayanan yang setara,” ujarnya.
Terkait sebaran peserta, diakui bahwa sekolah-sekolah seperti SMP 1, SMP 2, dan SMP 24 Palaran memang masih jadi primadona. Sementara sekolah lain menunggu limpahan di akhir masa pendaftaran. Ini menjadi catatan tersendiri bagi tim pengawasan untuk memperkuat strategi komunikasi publik dan mempercepat pemerataan persepsi kualitas sekolah.
Misi besar Wali Kota Samarinda adalah memastikan tidak ada anak usia sekolah di Samarinda yang tertinggal. Itu sebabnya, setiap jalur masuk diperketat, setiap sekolah diawasi, dan setiap suara masyarakat diakomodasi.
“Kita ingin semua merasa setara,” tutup Firdaus.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
