Samarinda, VivaNusantara — Ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) menggelar aksi damai di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (20/5/2025).
Sebagai bagian dari gerakan nasional bertajuk Kebangkitan Transportasi Online Indonesia. Aksi serentak ini juga berlangsung di sejumlah provinsi, termasuk di depan Gedung DPR RI, Jakarta.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji turun langsung menemui massa. Dari atas mobil komando, ia menyatakan komitmennya untuk mengawal tuntutan para pengemudi hingga ke level kementerian, khususnya kepada Kementerian Perhubungan.
“Kami sudah menerima langsung aspirasi dari saudara-saudara semua dan akan menyurati Menteri Perhubungan. Kami ingin tarif yang diterima pengemudi tidak dikurangi sedikit pun oleh pihak mana pun,” tegas Seno.
Seno Aji juga mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung damai dan tertib. Ia menyampaikan harapan agar para pengemudi tetap semangat dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
“Saya berharap Bapak-Bapak semua tetap bisa bekerja dengan nyaman dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kalimantan Timur,” ujarnya.
Koordinator Aksi AMKB, Ivan Jaya, menyebut tuntutan tersebut mencakup kenaikan tarif bersih layanan penumpang dan barang, keadilan regulasi tarif dasar, penetapan tarif bersih taksi online, pembentukan UU transportasi online, serta penghentian program promosi aplikator yang merugikan pendapatan mitra.
ivan Jaya, juga menyatakan bahwa para pengemudi tidak menolak teknologi, namun menginginkan sistem yang lebih adil.
“Kami ingin keadilan. Jangan hanya aplikator yang diuntungkan, sementara kami terus ditekan dengan tarif rendah dan target yang tak manusiawi,” ungkap Ivan.
Keluhan juga datang dari para pengemudi secara langsung. Seorang driver roda empat menyoroti potongan yang terlalu besar akibat promosi aplikasi.
“Pelanggan bayar Rp22.000 untuk jarak 3–4 kilometer, tapi saya hanya dapat Rp12.800. Ini tidak masuk akal,” keluhnya.
Sementara itu, seorang pengemudi roda dua berharap agar penetapan tarif dikembalikan ke kewenangan daerah.
“Setiap daerah punya karakteristik berbeda. Jadi tarif bersih sebaiknya diatur oleh pemerintah daerah,” katanya.
AMKB mencatat bahwa aksi ini mewakili lebih dari 10.000 pengemudi di seluruh Kalimantan Timur. Mereka berharap pemerintah tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga segera menindaklanjuti dengan kebijakan nyata yang berpihak kepada mitra di lapangan.
Penulis: Intan
Editor: Lisa
