Samarinda,VivaNusantara – Rangkaian demonstrasi di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Timur, semakin menunjukkan adanya jurang komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Akademikus Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai aksi-aksi jalanan ini lahir karena saluran formal aspirasi rakyat sudah tersumbat.
“Kalau gedung DPRD diperlakukan seperti benteng tertutup, wajar rakyat merasa diabaikan. Wakil rakyat bukan untuk bersembunyi, tapi bertemu dan mendengarkan,” tegas Herdiansyah, di depan Gedung DPRD Kaltim, Senin (1/9/2025).
Adanya penolakan DPRD untuk menerima massa aksi hanya akan memperlebar ketidakpercayaan publik. Herdiansyah juga mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menuding massa aksi sebagai biang kerusuhan.
“Bisa saja ada pihak yang sengaja mendesain kekacauan untuk mendeligitimasi gerakan rakyat. Ini bukan hal baru dalam sejarah politik kita,” ujarnya.
Aktivis yang kerap disapa Castro itu juga menilai tragedi tewasnya Affan saat aksi di Jakarta menjadi bukti watak koersif negara.
“Satu nyawa melayang, tapi pemerintah hanya diam. Ini bukan sekadar salah aparat di lapangan, Kapolri dan Presiden juga harus bertanggung jawab,” kata Castro.
Castro menambahkan, perlawanan publik yang muncul tidak semata-mata dipicu isu lokal, melainkan problem nasional yang dirasakan seluruh rakyat.
“Ini alarm keras bagi penguasa. Kalau suara rakyat terus diabaikan, gelombang perlawanan akan makin besar. Negara tidak bisa hanya mengandalkan represifitas,” tandasnya.
Menutup pintu dialog justru mendorong publik mencari saluran lain, yang sering kali berujung pada eskalasi konflik di jalanan. Dalam konteks ini, kegagalan negara mendengar suara rakyat dapat menimbulkan risiko politik dan sosial yang jauh lebih besar.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
