Samarinda, VivaNusantara — Gelombang transformasi ekonomi Kaltim tak lagi digerakkan oleh batu bara, melainkan oleh percepatan pembangunan tiga kawasan industri strategis. Pemerintah provinsi menyebut kesiapan kawasan sebagai faktor kunci sebelum IPRO dipromosikan ke investor, sebuah langkah yang menandai pergeseran besar arah ekonomi daerah.
Setidaknya tiga kawasan industri menjadi fokus percepatan. Kawasan Industri Kariangau (KIK) Balikpapan seluas lebih dari 5.130 hektare diarahkan sebagai pusat logistik dan industri energi terbarukan. Kapasitas Pelabuhan Internasional Kariangau pun tengah dinaikkan dari 7 juta ton menjadi 10 juta ton per tahun untuk memastikan rantai pasok industri hijau berjalan tanpa hambatan.
Di Kutai Timur, geliat Kawasan Industri Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) mulai terasa seiring dorongan hilirisasi sawit dan biomassa. Kawasan seluas 557 hektare itu diproyeksikan menyerap hingga 12–15 ribu tenaga kerja ketika seluruh blok industri—mulai dari oleokimia hingga pelet biomassa—beroperasi penuh.
Sementara itu, KEK Buluminung di Penajam Paser Utara yang menempati lebih dari 964 hektare didorong menjadi basis manufaktur pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). Nilai investasi yang masuk hingga kuartal III 2025 telah menembus Rp3,2 triliun, mayoritas berasal dari sektor logistik, perakitan alat berat, dan pergudangan modern.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa kesiapan tiga kawasan tersebut adalah prasyarat keberhasilan IPRO.
“Kita tidak mau menawarkan proyek tanpa kesiapan lahan, infrastruktur, dan insentif. IPRO adalah roadmap transformasi ekonomi, dan kawasan industri adalah pondasinya,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).
Pemerintah pusat dan daerah juga ikut memacu infrastruktur pendukung. Tol Samarinda–Bontang yang ditargetkan rampung pada 2026 akan melengkapi tulang punggung konektivitas Kaltim, sementara pengembangan Bandara VVIP IKN dan penataan akses pelabuhan pesisir ditujukan memperkuat kelancaran arus logistik.
Untuk menopang kebutuhan energi kawasan industri, Kaltim mendorong pengembangan PLTS berkapasitas 40–60 MW, fasilitas biomassa berbasis limbah sawit, serta integrasi jaringan listrik antar-kawasan industri besar. Langkah ini menjadi bagian dari strategi ekonomi hijau sekaligus menekan biaya operasional.
Rudy kembali menegaskan bahwa masuknya investasi tidak boleh hanya dinikmati perusahaan besar.
“Setiap kawasan harus membuka ruang bagi UMKM lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan menggerakkan ekonomi daerah. Transformasi ekonomi Kaltim dimulai dari kawasan industri yang inklusif,” tegasnya.
Dengan kesiapan kawasan, konektivitas yang terus ditingkatkan, dan dukungan energi bersih, IPRO diproyeksikan menjadi penggerak utama ekonomi non-tambang Kaltim dalam satu dekade ke depan, sekaligus menempatkan Kaltim sebagai destinasi investasi baru di Asia Tenggara.
Penulis: Ain
Editor: Lisa
