Samarinda, VivaNusantara – Gelombang keresahan terkait konflik lahan dan sengketa agraria di Kalimantan Timur kembali menguat. Sejumlah warga dari berbagai daerah di Bumi Etam dikabarkan bersiap menggelar aksi bertajuk “Ketuk Pintu Gubernur” di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Senin, 18 Mei 2026.
Aksi tersebut akan melibatkan masyarakat yang mengaku terdampak konflik tanah dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU). Mereka membawa tuntutan atas persoalan sengketa lahan yang selama ini dinilai belum memperoleh kepastian hukum maupun penyelesaian yang adil.
Koordinator aksi, Nina Iskandar, mengatakan gerakan ini lahir dari banyaknya keluhan warga yang merasa kesulitan mendapatkan perlindungan atas hak tanah mereka ketika berhadapan dengan perusahaan besar.
“Kami hanya ingin suara masyarakat didengar. Banyak warga merasa hak mereka tidak mendapat perhatian yang adil ketika berhadapan dengan perusahaan besar,” ujar Nina dalam siaran pers yang diterima VivaNusantara.
Menurut Nina, konflik agraria di sejumlah wilayah Kaltim bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan, tetapi juga telah memicu tekanan sosial dan ketidakpastian hidup bagi masyarakat yang mengaku lahannya masuk dalam wilayah konsesi perusahaan.
Dalam aksi nanti, massa disebut akan membawa berbagai dokumen pendukung, spanduk tuntutan, serta menyampaikan aspirasi secara terbuka kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Mereka berharap pemerintah daerah tidak hanya menjadi penonton di tengah konflik berkepanjangan antara warga dan pemegang HGU.
“Melalui aksi ini kami ingin mengetuk pintu pemerintah agar hadir di tengah rakyat,” tegas Nina.
Aksi “Ketuk Pintu Gubernur” juga disebut sebagai ajakan solidaritas terbuka bagi masyarakat lain yang mengalami persoalan serupa di berbagai daerah di Kaltim. Panitia mengaku masih membuka komunikasi dengan warga yang ingin bergabung untuk menyuarakan persoalan agraria secara damai.
Konflik lahan sendiri masih menjadi salah satu persoalan krusial di Kalimantan Timur, terutama di tengah masifnya aktivitas investasi dan ekspansi perusahaan di berbagai sektor. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar penyelesaian sengketa agraria tidak terus berlarut dan hak-hak masyarakat dapat terlindungi. (Adv/*)
Editor : TW
