Samarinda, VivaNusantara – Gelombang demonstrasi yang terus berlangsung di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur memantik respons dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya datang dari DRUPADI Baladika Kaltim yang menyatakan akan menggelar aksi damai pada 20 Mei 2026 sebagai bentuk ajakan menjaga kondusivitas daerah di tengah memanasnya situasi unjuk rasa di Samarinda.
Ketua DRUPADI Baladika Kaltim, Lilis Latif, menegaskan pihaknya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, ia menilai aksi demonstrasi yang berlangsung hampir setiap pekan mulai menimbulkan keresahan, terutama bagi pengguna jalan dan warga yang beraktivitas di sekitar kawasan Kantor Gubernur Kaltim.
“Atas aksi demonstrasi yang terus berlangsung selama beberapa pekan terakhir di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, kami dari DRUPADI Baladika Kaltim akan menggelar aksi damai sebagai bentuk kepedulian terhadap ketertiban dan kondusivitas daerah,” ujar Lilis dalam keterangannya.
Aksi damai tersebut direncanakan dikemas secara sederhana dan terbuka untuk masyarakat. Salah satu agenda simbolis yang akan dilakukan adalah membagikan bunga mawar kepada para pengendara yang melintas di sekitar kawasan Kantor Gubernur sebagai pesan damai dan ajakan menjaga ketenangan bersama.
Menurut Lilis, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi tidak berkembang menjadi kegaduhan berkepanjangan yang justru mengganggu kenyamanan masyarakat luas.
“Kami ingin menyampaikan pesan bahwa aspirasi boleh disampaikan, kritik boleh diberikan, tetapi ketenangan daerah dan kenyamanan masyarakat juga harus dijaga bersama,” katanya.
DRUPADI Baladika Kaltim juga menilai sejumlah tuntutan yang sebelumnya disuarakan para demonstran telah mulai mendapat respons dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Bahkan, beberapa poin yang sempat menjadi perhatian publik disebut telah ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah daerah.
“Beberapa poin yang menjadi sorotan publik sudah ditindaklanjuti langsung oleh Gubernur Kaltim, termasuk pengembalian anggaran yang sebelumnya dianggap mubazir oleh masyarakat,” ungkap Lilis.
Karena itu, pihaknya mempertanyakan arah demonstrasi yang masih terus berlangsung dalam beberapa pekan terakhir. Ia mengingatkan agar gerakan yang awalnya membawa aspirasi masyarakat tidak bergeser menjadi konflik sosial yang berkepanjangan.
“Lalu pertanyaannya, apa lagi yang sebenarnya ingin terus didemo?” ujarnya.
Ia menambahkan, Kalimantan Timur saat ini membutuhkan suasana yang tenang agar pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan optimal.
“Kami percaya Kalimantan Timur membutuhkan solusi, bukan konflik yang terus dipelihara,” tegasnya.
Belakangan, kawasan Kantor Gubernur Kaltim memang menjadi titik konsentrasi berbagai aksi massa, mulai dari mahasiswa hingga organisasi masyarakat. Sejumlah demonstrasi bahkan sempat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas serta memicu pengamanan ketat dari aparat kepolisian di sekitar lokasi.(Adv/*)
Editor : TW
