Politik Identitas menjadi salah satu hal yang perlu dihindari guna menjaga stabilitas keamanan jelang Pemilu. Kemunculan Politik Identitas kerap berujung pada gesekan yang memunculkan pertikaian. Oleh karena itu Politik Identitas perlu dihindari guna menciptakan pemilu yang Damai. Hal yang bisa dilakukanadalahdeklarasipemiudamai.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya telah melaksanakan deklarasi pemilu damai pada 16 Agustus 2023 lalu. Acara tersebut dihadiri oleh para perwakilan partai peserta pemilu 2024, yang saat itu juga diminta untuk menandatangani komitmen agar pelaksanaan pemilu tahun depan berjalan dengan damai.
Deklarasi yang dilaksanakan di Hotel Grand Metro Kota Tasikmalaya tersebut juga diikuti oleh perwakilan dari Kepolisian, TNI dan juga perwakilan masyarakat. Ade ZainulMutaqinselakuKetua KPU Kota Tasikmalaya mengatakan, pelaksanaan pemilu memiliki potensi konfliktidakhanyaantarpesertapemilu, tetapi juga bisa terjadi di kalangan masyarakat. Hal tersebutlah yang mendasari KPU Kota Tasikmalaya untuk menggelar deklarasi guna memperkuat komitmen menjaga pemilu damai agar pelaksanaan pemilu yang aman, kondusif dan damai dapat terwujud.
Ade mengatakan, salah satu poin yang menjadi komitmen untuk menjaga pelaksanaan pemilu tetap damai adalah kesepakatan dari semua pihak untuk menghindari politisasi SARA atau politik identitas. Dirinya juga berharap agar semua pihak diminta untuk tetap menghargai perbedaan yang ada selama pelaksanaan pemilu. Selain itu, pihak terkait juga bersepakat untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada melalui koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PjWali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyahmemberikanapresiasiterkait dengan pelaksanaan deklarasi pemilu damai yang digelar oleh KPU. Dirinya berujar agar semua elemen siap memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pemilu yang damai, dengan menghormati hak dan perbedaan. Di sisi lain masyarakat juga di minta untuk menghindari hoax dan black campaign.
Meski berbeda pilihan, masyarakat harus bisameyakinibahwasiapapun yang akanmenjadi calon pemimpin nanti merupakan putra terbaik bangsa yang rela untuk negara maupun daerah, oleh karena itu sudah sepatutnya masyarakat saling menyerang.
Mahfud MD selakuMenkoPolhukam juga mengajakmasyarakat untuk menyambut Pemilu 2024 dengan damai. Tidak hanya damai, pemilu 2024 juga harus berjalanlancar dan berintegritas. Untuk menuju pemilu yang damai tentu harus terlebih dahulu memiliki kepekaan serta sigap untuk mengatasi berbagai indikasi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu, yang nantinya bisa mengganggu jalannya tahapan pemilu.
Di era serba digital ini, banyak narasi yang muncul di media sosial di mana narasi tersebut terkadang bermuatan hal negatif yang ditujukan kepada peserta pemilu. Hal inilah yang patut diwaspadai oleh masyarakat, jangan sampaihanyagara-garapostingan di sosial media, kegaduhan-pun terjadi.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, tentusajabudayaliterasimenjadihalpenting bagi masyarakat dalam menerima berbagai informasi dari berbagai platform. Jangan sampai akun media sosial dengan mudahnya membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya.
Pada kesempatan berbeda, jelangpemilu 2024, PemprovJabarmenggelardeklarasi damai di Plaza Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Digelar pula kegiatanNapak Jagat PasundanBhayangkaraNgajagaLembur.
Acara yang dihadiri oleh GubernurJawa Barat, Ridwan Kamil tersebut, juga diisi dengan deklarasi damai dan penandatanganan deklarasi pemilu damai 2024 oleh perwakilan parpol, Gubernur Jabar, Kapolda Jabar dan para undangan yang hadir.
Dalamkesempatantersebut, Ridwan Kamil juga mengatakan, bahwa pemilu 2024 akan berlangsung sebentar lagi. Setiap partai politik diajak untuk bersama-sama saling menjaga, menghormati dan mengamankan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Barat. Oleh karenaitulahPemprovJawa Barat menggandeng TNI-Polri agar Wilayah Jawa Barat tetap aman dan kondusif.
Dirinya juga mengatakan, bahwa setiap 5 tahun sekali pelaksanaan pemilu, Jawa Barat selalu aman, damai dan kondusif. Karena itu, PemprovJawa Barat mengucapkan terima kasih kepada KPU dan BawasluJawa Barat yang selalumenjagakondusivitas di tengahmasyarakat.
Sementara itu Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan, pengalaman mengajarkan momen pelaksanaan pemilu yang merupakan saat di mana persatuan bangsa diuji. Masyarakat juga berpotensi terpolarisasi akibat panasnya tensi politik. Oleh karena itu, diperlukan penyatuan langkah agar pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatangtidakmenimbukanketegangan dan berpotensi terjadinya konflik di masyarakat. Menurutnya, salah satu contoh polarisasi yang terjadi saat pemilu sebelumnya adalah sebagian pendukung yang saling menjatuhkan dengan isu politik identitas.
Perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar, strategi pemenangan seperti mengedepankan rasa persatuan nasional agar masyarakat. Politik Identitas harus benar-benar lenyap di Indonesia, karena hal tersebut justru merugikan banyak pihak, tak terkecuali masyarakat umum. Sehinggapenguatanliterasitentangpolitikperlu disosialisasikan kepada masyarakat demi terwujudnyapemilu yang berintegritas.
)*PenulisadalahKontributorJeka Media Institute
