Samarinda, VivaNusantara — Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kalimantan Timur hingga awal Mei 2026 masih menghadapi tantangan serius, terutama pada sisi belanja daerah yang belum bergerak optimal.
Hal itu mengemuka dalam pengarahan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, bertema “Pengelolaan Keuangan Daerah” yang digelar Kamis, (7/5/2026), di Artutala Ballroom Bapperida. Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Samarinda bersama jajaran pemerintah kota.
Data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri mencatat, realisasi pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur per 1 Mei 2026 berada di angka 23,48 persen. Angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional provinsi yang mencapai 26,25 persen.
Dari data dukung realisasi Se-Kaltim 6 Mei 2026, belanja APBD Kaltim tercatat sebesar 19,65 persen. Meski sedikit berada di atas rata-rata nasional provinsi sebesar 15,40 persen, capaian tersebut dinilai belum cukup kuat untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam paparannya, Agus Fatoni menyoroti sejumlah persoalan klasik yang masih menjadi penyebab lambatnya penyerapan APBD di berbagai daerah. Mulai dari keterlambatan penetapan APBD, lambannya proses lelang proyek, keterbatasan SDM pengadaan barang dan jasa, hingga kekhawatiran ASN berhadapan dengan aparat penegak hukum saat menjalankan kegiatan anggaran.
“Selain itu, proses administrasi pertanggungjawaban yang rumit serta lemahnya monitoring kepala daerah dan pimpinan OPD juga menjadi penghambat percepatan realisasi belanja,” terangnya.
Kemendagri menegaskan, APBD harus menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah. Pemerintah daerah diminta mempercepat pengadaan dini, memaksimalkan penggunaan katalog elektronik, serta mempercepat administrasi pembayaran agar belanja pemerintah segera berputar di masyarakat.
Dalam materi pengarahan juga ditegaskan bahwa belanja daerah perlu difokuskan pada program produktif yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan publik, pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, dan penciptaan lapangan kerja.
Lambannya realisasi belanja dinilai berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Padahal, percepatan belanja pemerintah menjadi salah satu motor penting menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tekanan ekonomi global dan penyesuaian fiskal nasional. (*)
Editor : TW
