Samarinda, VivaNusantara — Peta politik di DPRD Kalimantan Timur mulai bergerak dinamis. Di tengah derasnya dorongan pembentukan hak angket terhadap Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Partai Amanat Nasional (PAN) justru memilih menunda sikap politiknya.
Langkah PAN itu memunculkan spekulasi baru di tengah memanasnya wacana hak angket yang sebelumnya disebut mendapat dukungan solid dari enam fraksi, minus Fraksi Golkar.
Ketua DPW PAN Kaltim, Erwin Izharuddin menegaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan yang dinilai memiliki konsekuensi politik besar.
“Kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan sampai bola panasnya nanti malah ke kita juga. Kita tidak mau latah. Dalam pengambilan keputusan yang cukup strategis, harus dilakukan dengan pikiran yang tenang,” ujarnya belum lama ini.
Menurut Erwin, hingga kini Fraksi PAN-NasDem di DPRD Kaltim belum melakukan pembahasan resmi terkait hak angket tersebut. Bahkan, DPW PAN disebut akan meminta kader di legislatif meninjau ulang dukungan yang sebelumnya telah diberikan.
“Sejauh ini sih belum ada pembahasan. Biasanya kalau sudah dilakukan pembahasan, mereka langsung lapor ke saya,” katanya.
PAN disebut masih melakukan pendalaman terhadap substansi persoalan sebelum menentukan sikap final.
Namun di tengah sikap “rem tangan” PAN, sejumlah fraksi lain justru memastikan tetap melaju mendorong hak angket sebagai instrumen pengawasan terhadap pemerintah daerah.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, Damayanti menegaskan keputusan PAN merupakan hak politik masing-masing partai dan tidak mempengaruhi sikap fraksinya.
“Itu hak mereka, kita tidak bisa intervensi. Sikap Fraksi PKB tetap tegak lurus menyuarakan apa yang menjadi harapan masyarakat yaitu mengusulkan hak angket sebagai bentuk untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai konstitusi dan mencegah penyalahgunaan kewenangan,” tegasnya, Kamis (7/5/2026).
Nada serupa disampaikan juru bicara Fraksi PPP-Demokrat, Nurhadi Saputra. Ia menyebut setiap fraksi memiliki kedaulatan penuh menentukan arah politiknya.
“Jika ada fraksi yang memutuskan untuk berbeda sikap atau bahkan mencabut usulannya, ya silakan. Kami tidak bisa mengintervensi fraksi lain,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menilai perubahan sikap PAN tidak otomatis membatalkan usulan hak angket yang telah bergulir di DPRD Kaltim.
Ketua Fraksi PDIP, Muhammad Samsun menegaskan pihaknya menghormati sikap politik PAN maupun Golkar.
“Pada prinsipnya kami menghargai sikap politik Fraksi PAN. Demikian juga sikap Fraksi Partai Golkar. Pengunduran FPAN tidak membatalkan pengajuan hak angket yang diusulkan,” ujarnya.
Fraksi PKS juga memastikan tetap konsisten mendukung pelaksanaan hak angket. Subandi mengatakan dinamika dukungan antarfraksi merupakan urusan internal masing-masing partai.
“Terkait fraksi yang sebelumnya mendukung hak angket dan sekarang menarik dukungannya, itu kembali ke partainya masing-masing. Untuk sikap PKS sendiri, sampai saat ini kita tetap seperti pendapat semula, mendorong dilaksanakannya hak angket,” katanya.
Meski dukungan mulai bergeser, usulan hak angket terhadap Rudy Mas’ud tampaknya belum kehilangan tenaga politik. Dinamika antarfraksi justru memperlihatkan pertarungan kepentingan yang semakin terbuka di tubuh DPRD Kaltim.(*)
Editor : TW
