104
Kukar, VivaNusantara – Polemik penyebab longsor di Kilometer 28, Desa Batuah, Kutai Kartanegara, memasuki babak baru. Komisi III DPRD Kalimantan Timur bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan peninjauan langsung ke lokasi, Selasa (24/6/2025), guna menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya.
Masyarakat sekitar menduga, aktivitas pertambangan PT BSSR menjadi salah satu penyebab utama bencana tersebut. Meski kajian dari Universitas Mulawarman telah dilakukan, warga masih menyimpan keraguan dan mendesak adanya investigasi lanjutan yang lebih independen.
“Sudah ada kajian komprehensif, tapi masyarakat tetap menganggap aktivitas tambang menjadi pemicu. Kami harap Inspektur Tambang bisa bekerja secara objektif dan transparan,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Reza Fahlevi.
Tiga tuntutan utama masyarakat pun mengemuka diantaranya pemberian santunan dari perusahaan, status hak milik bagi rumah relokasi yang sebelumnya hanya pinjam pakai, serta kepastian aktor penyebab longsor. Ketiga poin itu telah disepakati bersama untuk diteruskan kepada Bupati Kutai Kartanegara.
Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, menegaskan bahwa pihaknya akan segera bersurat kepada pemerintah pusat guna menghadirkan Inspektur Tambang dari Jakarta. “Kami ingin tim independen turun langsung agar investigasi ini tidak berpihak. Bila terbukti kesalahan ada pada PT BSSR, maka kami akan minta perusahaan bertanggung jawab,” katanya.
Sementara itu, pihak PT BSSR melalui Kepala Teknik Tambang (KTT), Doni Nababan, menyatakan siap mengikuti seluruh proses sesuai aturan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa lokasi disposal telah selesai direklamasi sejak 2024, dan tidak berkaitan langsung dengan titik longsoran.
Dirinya menjelaskan area longsor berada di ketinggian 147 meter, sedangkan kolam milik perusahaan berada di 134 meter di atas permukaan laut. Secara ilmiah, air tidak mungkin mengalir ke atas.
“Namun sebagai perusahaan, kami tetap menunjukkan kepedulian. Bila diminta membantu warga, kami siap,” imbuhnya.
Dalam kunjungan tersebut, sejumlah poin penting hasil koordinasi lintas pihak disampaikan sebagai berikut:
1.Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama Pemerintah Desa Batuah telah menunjukkan komitmennya dalam menyiapkan lahan relokasi bagi warga yang terdampak bencana longsor. Saat ini, proses pengukuran lahan telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, dan tengah memasuki tahap penganggaran.
2.Menanggapi sorotan dari Aliansi Pemuda Tani Jaya Bersatu terkait dugaan dampak aktivitas tambang, Komisi III DPRD Kaltim bersama Dinas ESDM sepakat untuk menyerahkan penanganan isu tersebut kepada Inspektur Tambang guna dilakukan kajian teknis secara mendalam dan objektif.
3.Dari sisi infrastruktur, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) telah melakukan penanganan darurat dengan memperbaiki akses jalan nasional yang terkena dampak longsor. Namun, perbaikan permanen masih menunggu alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Perlu dicermati bahwa kawasan ini memiliki potensi longsor susulan karena kontur lahan yang curam serta karakteristik tanah yang labil.
Penulis: Intan
Editor: Lisa
