Samarinda, VivaNusantara — Pemangkasan besar-besaran pada anggaran infrastruktur 2026 tak membuat rencana membuka akses darat ke Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) ikut tergerus. Di tengah merosotnya porsi anggaran pekerjaan umum dari biasanya Rp2–4 triliun menjadi kurang dari Rp1 triliun tahun depan, proyek Mahulu justru tetap dipertahankan pemerintah provinsi sebagai agenda yang tak bisa dinegosiasikan.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyebut pemangkasan anggaran memaksa pemerintah menata ulang prioritas. Sejumlah rencana peningkatan jalan yang kondisinya masih layak terpaksa ditunda, tetapi Mahulu mendapat perlakuan berbeda. Bagi pemerintah, daerah ini masih menghadapi ketimpangan akses yang terlalu besar untuk kembali digeser ke belakang.
“Banyak yang kita pangkas, tapi untuk Mahulu tetap jalan. Masih ada anggarannya tahun depan sekitar Rp100 miliar dari provinsi, dan dari kementerian juga kurang lebih Rp420 miliar,” ucap Seno, Jumat (5/12/2025).
Ia menegaskan pembangunan jalur darat bukan soal membangun ruas baru semata, tetapi menutup ketertinggalan dasar yang selama puluhan tahun tak tersentuh.
Mahakam Ulu menjadi kabupaten yang lahir dari pemekaran Kutai Barat pada 2013 memiliki kondisi geografis yang tidak mudah. Topografi berbukit dan kawasan hutan tropis yang masih rapat membuat lima kecamatan dan 50 kampung di wilayah seluas 15.315 km² ini bergantung pada sungai dan jalur udara untuk hampir semua aktivitas vital. Dengan penduduk 38.498 jiwa (2023) yang tersebar berjauhan, pemerataan layanan publik menjadi tantangan yang terus berulang.
Situasi tersebut membuat pembangunan akses darat dipandang sebagai solusi jangka panjang: menekan biaya logistik, memudahkan mobilitas warga, dan memperbaiki kecepatan layanan pemerintah, khususnya kesehatan dan pendidikan.
Menurut Seno, jika jalur ini rampung, dampaknya tak hanya soal konektivitas. “Insya Allah akhir 2026 jalan di Mahakam Ulu sudah mulus, sampai Ujoh Bilang,” tegasnya.
Ia menyebut jalur darat ini diharapkan membuka titik-titik ekonomi baru yang selama ini terisolasi, mempermudah arus perdagangan, hingga memberi peluang bagi UMKM yang kesulitan logistik akibat keterpencilan wilayah.
Di saat berbagai proyek lain harus ditunda, keputusan mempertahankan pembangunan akses Mahulu menjadi sinyal bahwa pemerataan pembangunan tetap menjadi komitmen pemerintah, bukan sekadar retorika. Wilayah pedalaman yang selama ini jauh dari pusat pertumbuhan disebut tak boleh kembali menjadi korban pemotongan anggaran.
Dengan gabungan dana APBD dan dukungan APBN, pembangunan jalur darat ke Mahulu diharapkan menjadi momentum perubahan bagi masyarakat di kawasan hulu Sungai Mahakam.
“Proyek ini bukan hanya menentukan kelancaran konektivitas, tetapi juga fondasi pemerataan pembangunan di seluruh Kalimantan Timur,” pungkas Seno.
Penulis: Ain
Editor: Lisa
