Samarinda, VivaNusantara – Upaya pengendalian banjir di Samarinda memasuki tahap yang menentukan. Setelah lama menitikberatkan kerja pada perbaikan drainase serta normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM), Pemkot Samarinda mulai menyoroti bahwa sumber persoalan justru berada di kawasan hulu yang sebagian besar berada dalam wilayah Kutai Kartanegara (Kukar).
Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Samarinda, Syaparudin, membenarkan bahwa kesepakatan awal antara Wali Kota Samarinda dan Bupati Kukar telah dicapai. Keduanya setuju menangani banjir sebagai persoalan lintas wilayah, bukan lagi sekadar urusan administratif masing-masing daerah.
Menurut pemetaan yang kini dipegang Pemkot, debit terbesar yang memasuki SKM berasal dari tiga titik utama: Sungai Bawang, Badak Mekar, dan jalur Muara Badak. Semuanya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Aliran ini kemudian terhubung dengan kawasan Tanah Datar, lalu melintasi perbatasan Samarinda–Kukar sebelum akhirnya mengalir ke SKM.
“Untuk kawasan Samarinda Utara, sebagian besar air datang dari hulu yang ada di Kukar,” ujar Syaparudin, Selasa (25/11/2025).
Aliran tersebut, lanjutnya, mengalir melewati Desa Budaya Pampang, menyasar Waduk Benanga, lalu membanjiri sejumlah titik rawan di wilayah hilir Samarinda.
Tidak hanya itu. Ada satu alur tambahan yang memperparah kondisi, yakni Sungai Lantung, yang berhulu di kawasan Muara Badak dan melewati Kelurahan Sungai Siring. Sebelum mengalir ke Samarinda, jalur ini juga bersinggungan dengan area konsesi tambang milik Lana Harita.
“Sungai Lantung memberi kontribusi besar. Volume airnya masuk terus ke SKM,” tegasnya.
Tinjauan Desa Tanah Datar dan Desa Sungai Bawang Muara Badak, Kukar, kolaborasi Samarinda-Kukar, Selasa (25/11/2025). (Foto: HO)
Untuk memverifikasi data dan memastikan peta hulu benar-benar tepat, TWAP bersama PUPR Samarinda, PUPR Kukar, serta Balai Wilayah Sungai (BWS) IV Kalimantan, Kepala Desa Tanah Datar, Camat Samarinda Utara, Lurah Sungai Siring, telah turun meninjau langsung lokasi-lokasi sumber air. Dari tinjauan awal itu terlihat pola aliran yang seragam, yakni seluruhnya mengarah ke Pampang–Benanga, lalu turun ke kota.
Syaparudin menyebut, temuan ini menjadi dasar kuat untuk membangun skema pengendalian banjir berbasis risiko, bukan lagi berbasis wilayah.
“Air tidak pernah mengenal batas kabupaten dan kota. Sistem perencanaan kita harus berubah,” tutupnya.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
