Samarinda, VivaNusantara – Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 42 persen membuat Pemerintah Kota Samarinda bergerak cepat. Wali Kota Andi Harun langsung melakukan langkah strategis dengan mendatangi kementerian terkait di Jakarta guna memperjuangkan hak fiskal daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Andi Harun juga memperbarui berbagai data pendukung yang menjadi dasar perhitungan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia menegaskan, pembaruan data menjadi langkah penting agar kondisi riil Kota Samarinda dapat tergambar secara akurat dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU).
“Data yang akurat dan mutakhir sangat berpengaruh terhadap besaran alokasi dana yang diterima daerah,” ujarnya.
Menurutnya, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda tidak hanya berfokus pada aspek anggaran semata. Langkah tersebut juga bertujuan memastikan program pembangunan serta layanan publik bagi masyarakat tetap berjalan di tengah tekanan fiskal.
Dampak IKN Ikut Disorot
Dalam kesempatan itu, Andi Harun turut menyoroti dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap kondisi ekonomi di wilayah sekitar, termasuk Samarinda.
Ia menyebut pembangunan IKN berdampak pada ketersediaan material konstruksi yang semakin terbatas dan memicu kenaikan harga bahan bangunan di daerah penyangga.
Selain itu, Samarinda juga menjadi tujuan banyak pekerja dan pelaku usaha yang terlibat dalam aktivitas pembangunan IKN. Namun, sebagian besar dari mereka masih berstatus penduduk nonpermanen sehingga belum seluruhnya tercatat dalam sistem perhitungan fiskal nasional.
“Kondisi ini membuat beban pelayanan publik meningkat, sementara indikator fiskal yang digunakan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil daerah,” jelasnya.
Andi Harun juga mengusulkan agar pemerintah pusat mengevaluasi kembali kota pembanding yang selama ini digunakan dalam formula perhitungan DAU.
Menurutnya, karakteristik Samarinda berbeda dengan sejumlah kota yang dijadikan acuan, sehingga diperlukan pendekatan perhitungan yang lebih relevan.
Upaya Maksimalkan Hak Daerah
Melalui komunikasi langsung dengan pemerintah pusat, Pemerintah Kota Samarinda berharap dapat memperoleh alokasi DAU yang lebih proporsional.
Tambahan dana transfer tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus memastikan pembangunan kota tetap berjalan serta berbagai program pelayanan masyarakat dapat terus dilaksanakan.(VN)
Editor : TW
