Samarinda, Viva Nusantara – Kalimantan Timur masih sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor batu bara sebagai tulang punggung keuangan daerah. Ketergantungan ini menjadi sorotan setelah muncul rencana pemerintah pusat untuk memangkas Transfer Keuangan Daerah (TKD) hingga 50 persen.
Pekan lalu, saat berkunjung ke Kaltim, Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Andi Sofyan Hasdam menyampaikan wacana pemotongan TKD bagi provinsi ini. Ia mengingatkan bahwa pemotongan sebesar itu akan berdampak luas terhadap berbagai sektor pembangunan di daerah.
“Kita hari ini berdiskusi, tentunya akan banyak berpengaruh bila pemotongan ini terjadi,” kata Hasdam.
Hasdam menyebut pihaknya akan memperjuangkan aspirasi Kaltim agar pemotongan tersebut tidak diberlakukan, termasuk dengan mengirim surat resmi kepada Kementerian Keuangan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menanggapi potensi pemotongan itu dengan menegaskan bahwa sektor prioritas, termasuk layanan dasar pendidikan dan kesehatan direncanakan tetap aman meski adanya pengurangan TKD.
“Layanan dasar pendidikan dan kesehatan tidak akan terdampak, karena ini program prioritas,” ujar Yenni, Sabtu (20/9/2025).
Yenni menambahkan, Pemprov Kaltim bersama DPRD tengah mengupayakan pemaksimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor-sektor potensial di luar batu bara agar ketergantungan terhadap DBH berkurang.
“Kita berusaha bagaimana meningkatkan PAD, tapi bukan menaikkan retribusi pajak. Bisa dicari dari hal-hal baru, nanti dilihat celah-celahnya,” jelasnya.
Jika penyesuaian program terpaksa dilakukan akibat pemotongan TKD, Yenni menegaskan kebijakan yang diambil tidak akan menyasar program yang menyentuh rakyat kecil. Menurutnya, legislatif dan eksekutif sedang mengkaji skenario terburuk agar dampak terhadap masyarakat bawah bisa diminimalkan.
“Pemotongan yang ada tidak akan mengurangi program kita yang pro rakyat miskin, saya meyakini itu,” pungkasnya.
Penulis: Ain
Editor: Lisa
