Samarinda, VivaNusantara – Program Sekolah Rakyat digadang menjadi terobosan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di Kalimantan Timur. Namun kendalanya hanya kesiapan sarana-prasarana, tetapi juga resistensi orang tua dan anak untuk mengikuti program ini, khususnya di jenjang SD.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengungkapkan bahwa meski tahap 1B di BPMP Samarinda sudah hampir siap beroperasi pertengahan Agustus, dua lokasi lainnya, yakni Balai Latihan Kerja (BLK) dan SMA 16 yang masuk tahap 1C masih terkendala.
“Khusus untuk SD, proses penerimaannya tidak semudah SMP atau SMA. Banyak orang tua belum siap melepas anaknya, sementara anak-anak pun masih enggan berpisah dari keluarga,” ujarnya, Selasa (12/8/2025).
Saat ini, jumlah pendaftar SD di dua lokasi tahap 1C baru mencapai sekitar 20 anak. Padahal, target minimalnya adalah dua kelas atau 50 siswa, dengan ketentuan satu kelas diisi 25 anak.
“Kami terus berkomunikasi dan melakukan pendekatan ke lembaga kesejahteraan sosial maupun pihak-pihak lain agar mau mengarahkan anak binaannya ke sekolah ini. Tapi kenyataannya tidak semua bersedia melepas anaknya,” terangnya.
Selain masalah penerimaan siswa, kelengkapan fasilitas juga masih menjadi pekerjaan rumah.
Ia mengungkapkan, untuk SMA 16, meski lapangan sudah selesai, pengiriman perlengkapan kamar seperti tempat tidur, kasur, lemari, dan kursi baru dijadwalkan tiba akhir bulan ini.
“Jika sesuai rencana, operasional pendidikan di tahap 1C baru bisa dimulai awal September,” ungkapnya.
Lanjutnya, pemerintah pusat memberi batas waktu untuk melengkapi seluruh persyaratan sebelum sekolah dapat beroperasi.
Namun ia menegaskan, meski jumlah siswa tidak terpenuhi, pihaknya akan tetap mengajukan agar sekolah bisa berjalan dengan jumlah yang ada.
“Keputusan akhir tetap di pusat, tapi prinsipnya kami tidak ingin program ini berhenti hanya karena kekurangan kuota siswa,” tutupnya.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
