Samarinda, VivaNusantara – Gelombang efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat kini mulai menghantui sektor pariwisata. Hal ini juga berkaitan langsung dengan bisnis perhotelan di daerah, termasuk di Samarinda.
Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Samarinda, Armunanto, mengungkapkan kekhawatiran atas dampak lanjutan dari kebijakan tersebut yang sudah membuat industri perhotelan nasional merugi hingga triliunan rupiah.
“Kerugian industri perhotelan secara nasional per pertengahan Februari 2025 telah mencapai Rp24,5 triliun per februari,” tutur Armunanto, di 29 Coffee & Eatery, Samarinda, Rabu (4/6/2025).
Ia menekankan bahwa dampak dari kebijakan efisiensi tidak berhenti pada penurunan pendapatan, tetapi juga berlanjut pada pemangkasan tenaga kerja secara masif. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta hingga Bali, ribuan pekerja hotel sudah dirumahkan bahkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Gelombang PHK besar-besaran yang sangat mungkin menyusul ke Kalimantan, khususnya Samarinda, kalau kita tidak waspada,” tegasnya.
Lanjut Armunanto, kondisi di Samarinda sendiri sudah menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Tingkat hunian hotel yang sebelumnya stabil di angka 80 hingga 90 persen, kini anjlok tajam hingga tinggal 20–30 persen saja.
“Mau tidak mau, hotel-hotel terancam melakukan langkah pahit seperti PHK,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa PHRI Samarinda tidak tinggal diam dan terus mendorong agar ada perhatian lebih dari pemerintah daerah dan pusat untuk menyelamatkan sektor ini. Pasalnya, industri perhotelan bukan hanya soal kamar dan tamu, tapi menyangkut keberlangsungan ribuan pekerja dan ekosistem ekonomi yang lebih luas.
“Kami sangat berharap, gelombang krisis ini jangan sampai melanda Samarinda,” pungkas Armunanto.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
