Samarinda, VivaNusantara – Di tengah menguatnya fenomena “fatherless” atau ketidakhadiran figur ayah dalam pengasuhan anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda merancang inisiatif baru bertajuk Gempar Seribu HPK (Gerakan Edukasi dan Motivasi untuk Pengasuhan Aktif dan Responsif di Seribu Hari Pertama Kehidupan).
Program ini menyoroti pentingnya keterlibatan peranan seorang ayah. Tidak hanya pasca melahirkan, tetapi bahkan sejak masa kehamilan sang istri, hingga mendukung pertumbuhan optimal anak. Hal ini juga bagian dari upaya menekan angka stunting yang masih tergolong tinggi di Kota Samarinda.
Program ini ditargetka menjangkau 1.000 keluarga di seluruh kecamatan Samarinda. Khususnya yang berada dalam fase krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan—masa emas tumbuh kembang anak sejak konsepsi hingga usia dua tahun.
Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Samarinda, Waode Rosliani, menjelaskan bahwa program ini dilandasi keprihatinan akan krisis peran ayah dalam keluarga.
“Kami melihat isu fatherless bukan hanya tentang ketiadaan fisik, tapi juga emosional. Banyak anak tumbuh tanpa kehadiran ayah yang aktif dalam pengasuhan,” ujar Waode pada Rabu (21/5/2025).
Fenomena fatherless bukan isu lokal semata. Laporan dari National Fatherhood Initiative (AS) menyebutkan bahwa anak-anak yang dibesarkan tanpa figur ayah berisiko 4 kali lebih tinggi hidup dalam kemiskinan, dua kali lebih mungkin putus sekolah, dan lebih rentan terlibat dalam perilaku menyimpang.
Sementara itu, studi yang diterbitkan oleh The Lancet Child & Adolescent Health (2017) menekankan keterlibatan ayah sejak awal kehidupan anak berdampak langsung pada kesehatan mental, keterampilan kognitif, dan kesejahteraan anak dalam jangka panjang.
“Peran ayah sangat vital dalam memastikan kebutuhan nutrisi ibu terpenuhi selama kehamilan, demi mencegah bayi lahir dengan berat rendah dan berisiko stunting,” tambah Waode.
Program Gempar Seribu HPK juga selaras dengan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) yang diinisiasi oleh BKKBN sebagai bagian dari strategi nasional Quickwin.
Dalam konteks ini, ayah tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga pelindung emosional dan pendamping tumbuh kembang anak.
Namun implementasi program ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Koordinasi di tingkat akar rumput dinilai lemah, bahkan beberapa RT dan lurah tidak mengetahui siapa kader TPK (Tim Pendamping Keluarga) atau KPM (Kader Pembangunan Manusia) di wilayah mereka.
Padahal, kedua elemen ini menjadi garda terdepan dalam pengawasan dan pencegahan stunting.
“Banyak warga enggan melapor atau membawa anaknya ke posyandu, terutama jika mereka khawatir mendapat stigma akibat kondisi anak yang berisiko stunting,” ungkap Waode.
Program ini dijadwalkan mulai dijalankan pertengahan tahun 2025, setelah realisasi anggaran kas daerah pada Juni atau Juli.
Sebagai contoh keberhasilan, Waode menyinggung praktik baik dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berhasil menekan angka stunting secara signifikan berkat komitmen kepala desa yang aktif mendampingi kegiatan posyandu.
“Kami ingin menularkan semangat itu ke Samarinda. Karena hanya dengan keterlibatan semua pihak termasuk ayah masa depan anak-anak bisa lebih terjamin,” tegasnya.
Penulis: Intan
Editor: Lisa
