Samarinda, VivaNusantara — Tekanan publik terhadap kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur kian menguat. Senin (5/5/2026), ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kaltim turun ke jalan, mempertanyakan mandeknya kejelasan hak angket yang hingga kini tak kunjung menunjukkan arah.
Di tengah panasnya situasi politik daerah, aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Jenderal lapangan, Kamarul Azwan, menegaskan ada akumulasi kekecewaan publik terhadap proses politik yang dinilai berjalan tanpa transparansi.
“Ini bukan tanpa alasan. Hak angket itu sampai sekarang belum jelas arahnya. Publik berhak tahu,” ujarnya lantang di hadapan massa.
Menurutnya, berbagai jalur telah ditempuh—dari penyampaian aspirasi hingga upaya membangun kesadaran publik. Namun hasilnya dinilai nihil. Mandeknya proses ini justru memunculkan kecurigaan baru, ada apa di balik tarik-ulur hak angket?
Aksi mahasiswa saat berhasil masuk gedung DPRD Kaltim sore ini, Senin (4/5/2026) untuk menyampaikan aksi secara langsung.
Foto : nain
Momentum aksi yang beririsan dengan peringatan Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional semakin mempertegas pesan yang dibawa massa—bahwa hak publik atas transparansi dan keadilan tak boleh ditunda.
Di sisi lain, massa juga menyoroti perubahan pola pengamanan di sekitar gedung DPRD. Larangan parkir di titik yang sebelumnya lazim digunakan saat aksi dinilai sebagai pembatasan ruang gerak demonstran.
“Biasanya kami punya titik kumpul, sekarang justru ditutup. Ini jadi pertanyaan besar,” kata Kamarul.
Aksi ini dipastikan belum berakhir. Massa menyatakan akan terus mengawal rapat pimpinan dan konsultasi internal DPRD yang tengah membahas nasib hak angket tersebut. Tekanan publik pun diprediksi akan terus membesar jika tak ada langkah konkret dari para pemangku kebijakan.
Di tengah sorotan tajam masyarakat, DPRD kini berada di persimpangan, menjawab tuntutan transparansi atau membiarkan ketidakpercayaan publik semakin dalam.(*)
Editor : TW
