Samarinda, VivaNusantara – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengalokasikan Rp1,7 miliar untuk jasa influencer promosi pariwisata memicu kritik tajam. Banyak pihak menilai kebijakan ini kurang tepat, terutama ketika keuangan daerah sedang tertekan akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Sentimen publik muncul lantaran anggaran besar untuk promosi digital dianggap tidak sejalan dengan kondisi lapangan. Infrastruktur menuju destinasi wisata di Kaltim masih banyak yang belum layak dan menjadi penghambat utama bagi wisatawan yang ingin berkunjung.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, merespons dengan memastikan program tersebut bakal dievaluasi.
“Apalagi dengan adanya penurunan DBH ini. Kami akan melakukan evaluasi,” ujarnya, Selasa (23/9/2025).
Menurut Seno, evaluasi dilakukan untuk mengukur urgensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
“Kita akan cek kembali di Dispar (Dinas Pariwisata) dan Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informasi) Kaltim. Kalau memang tidak urgent, tentu akan dipertimbangkan kembali,” tegasnya.
Pandangan kritis juga datang dari akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Aji Sofyan Effendi. Ia menekankan, pembangunan infrastruktur dasar seharusnya lebih diprioritaskan ketimbang promosi lewat influencer.
“Yang paling penting adalah akses mudah, biaya terjangkau, dan keamanan terjamin. Setelah itu, barulah influencer bisa efektif membantu mendongkrak pariwisata Kaltim,” jelasnya.
Aji Sofyan menilai, akses menuju banyak destinasi wisata di Kaltim masih terbatas. Mulai dari dermaga yang seadanya, bandara dengan jadwal penerbangan minim, hingga transportasi laut yang belum memenuhi standar keselamatan.
“Kalau infrastruktur belum siap, promosi besar-besaran justru bisa jadi bumerang. Wisatawan yang datang bisa kecewa dan akhirnya memberi testimoni buruk,” pungkasnya.
Penulis: Ain
Editor: Lisa
