Samarinda, VivaNusantara – Peran influencer dalam politik semakin jadi sorotan. Fenomena derasnya keterlibatan mereka di media sosial membuat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Samarinda menggelar diskusi bertajuk Peran Serta Influencer dalam Mendorong Partisipasi Politik di Media Sosial.
Suasana diskusi yang berlangsung kondusif dengan antusias dari berbagai peserta. (Foto: Ain)
Acara ini menghadirkan tiga pembicara: dari Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Muhammad Jamal Amin, Plt Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Samarinda Asli Nuryadin dan Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Provinsi Kaltim, Tri Wahyuni, Selasa (23/9/2025). Dalam suasana diskusi, salah satu topik yang paling mendapat sorotan yaitu peranan influencer sebagai penggerak kampanye pilgub 2024.
Belakangan ini sentimental publik terhadap para influencer semakin meradang, lantaran beberapa janji politik yang digaungkan lewat konten-konten pegiat media sosial itu dinilai tidak semanis saat kampanye. Belum lagi
rencana pengucuran APBD Kaltim bagi influencer sebesar Rp1,7 miliar untuk promosi wisata juga menjadi topik yang tak kalah panas dibahas dalam diskusi tersebut.
Dalam pernyataannya Akademisi Unmul, Jamal mengatakan menjadi influencer adalah pekerjaan bak pisau bermata dua. “Influencer ini bisa menjadi ladang pahala jariah atau dosa jariah,” ungkapnya.
Sehingga perlu kehati-hatian saat seorang influencer terjun ke dunia politik. Suasana diskusi pun berlangsung kondusif dengan banyak pertanyaan dari peserta yang berasal dari unsur mahasiswa, wartawan dan beberapa perwakilan influencer yang hadir.
Suasana diskusi yang berlangsung kondusif dengan antusias dari berbagai peserta. (Foto: Ain)
Salah satu pertanyaan datang dari salah satu peserta bernama Kiki. Ia menyoal Influencer yang kerap hilang saat program pasangan calon yang dipilihnya tidak terealisasi pasca terpilih.
“Bagaimana caranya agar para influencer ini tidak hilang saat yang dibelanya bermasalah,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini Tri Wahyuni yang juga berlatar belakang sebagai lawyer mengatakan, sudah seharusnya influencer tetap harus berani bersuara meski kandidat yang diusungnya bermasalah di kemudian hari. “Tidak boleh takut kehilangan kontrak dong, itu baru Influencer,” paparnya.
Salah satu perwakilan wartawan, Ainul Rizal juga turut mempertanyakan, bagaimana mungkin seorang Influencer bisa menjadi kontrol sosial terhadap pemerintah. Sementara di satu sisi diantara mereka akan mendapat bayaran untuk melakukan tugas promosi.
Dari permasalahan ini, ia justru menyoal fungsi pemerintah yang seharusnya mengurusi partisipasi politik. Menurutnya daripada mengucurkan Rp1,7 M untuk Influencer, lebih baik dananya digunakan untuk diskusi di kalangan masyarakat bawah.
“Budaya ke timuran kita sangat kental, tidak mungkin seseorang berani melawan yang memberi mereka gaji,” jelas Ainul.
Kali ini giliran Asli Nuryadin memberikan tanggapan. Menurutnya hal itu tergantung dari pihak influencer melihat posisinya, pilihan ada di tangan mereka untuk memilih menjadi Influencer yang memiliki amal jariah dengan menyampaikan yang benar atau dosa jariah dengan menjadi Influencer yang mau “diatur”.
“Begitu saja, tergantung karakter masing-masing lagi,” tutupnya.
Penulis: Ain
Editor: Lisa
