Samarinda, VivaNusantara – Penerapan Sistem Satu Arah (SSA) di Jalan Abul Hasan kembali menuai sorotan. DPRD Samarinda menilai, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda belum melibatkan masyarakat secara utuh dalam proses perumusan kebijakan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa kebijakan lalu lintas tidak bisa hanya dilihat dari kaca mata teknis rekayasa jalan. Ia menilai, pemerintah harus terlebih dahulu membangun dialog publik sebelum melakukan uji coba yang menyangkut kepentingan banyak orang.
“Kalau hanya berdasarkan hitungan teknis tanpa mendengar suara masyarakat, risiko penolakan tentu besar. Setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus melalui ruang partisipasi publik yang memadai,” ucap Deni, Selasa (23/9/2025).
Ia mengingatkan bahwa SSA bukan sekadar memindahkan arus kendaraan, melainkan juga berdampak pada mobilitas warga, usaha kecil, hingga transportasi umum. “Di sekitar Jalan Abul Hasan itu ada rumah, ada toko, ada angkot yang lewat. Kalau arus kendaraan berubah, aktivitas ekonomi mereka pun ikut berubah. Hal ini harus jadi pertimbangan serius,” tambahnya.
Dikatakan Deni, sampai sehari sebelum kebijakan diterapkan, pihaknya belum menerima dokumen resmi mengenai dasar pertimbangan kebijakan tersebut.
“Transparansi itu penting. Kalau DPRD saja tidak mendapatkan informasi lengkap, bagaimana dengan masyarakat? Jangan sampai uji coba justru menimbulkan kebingungan di lapangan,” ungkapnya.
Deni menegaskan, evaluasi dari masa uji coba akan menjadi bahan pertimbangan penting apakah kebijakan itu layak diterapkan permanen atau harus dikoreksi.
“Kalau terbukti mampu mengurai kemacetan dan meningkatkan keselamatan, tentu kita akan mendukung. Tapi jika menambah masalah baru, jangan dipaksakan. DPRD akan mengawal ini agar kebijakan tidak sekadar formalitas teknis, tapi benar-benar berpihak pada kepentingan warga,” tutur Deni.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, juga menyoroti aspek pengawasan yang kerap luput dalam kebijakan lalu lintas. Menurutnya, masalah parkir liar justru menjadi akar kemacetan yang selama ini tak terselesaikan.
“Kalau Dishub hanya menjawab macet dengan kebijakan satu arah tapi tidak pernah menertibkan parkir liar, ya hasilnya tetap sama. Justru masalah baru bisa muncul,” tegas Rohim.
Rohim menilai, SSA hanya akan efektif jika Dishub menyiapkan strategi menyeluruh, termasuk penataan kantong parkir dan jalur alternatif yang memadai. Tanpa itu, masyarakat bisa menilai kebijakan ini hanya tambal sulam semata.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
