Samarinda, VivaNusantara – Belakangan ini viral pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memicu perdebatan. Pasalnya ia justru mengusulkan istilah ahli gizi tidak diperlukan dalam program MBG, sebab profesi tersebut bisa diisi lulusan SMA yang mengikuti pelatihan singkat.
Pernyataan itu ditanggapi Ketua Yayasan Fimizoe Mohammad Zulkifli, Fitriyana yang menyebut ahli gizi sangat diperlukan dalam program MBG, terlebih sebagai fondasi program tersebut.
“Kalau ditanya apakah ahli gizi diperlukan atau tidak, jawabannya sudah jelas, mereka itu fondasi program ini. Standar nutrisi, pemilahan bahan, sampai kontrol tiap tahap produksi pangan berada di tangan mereka,” tuturnya, Selasa (18/11/2025).
Menurutnya, keberadaan ahli gizi bukan sekadar persyaratan administratif belaka. Namun bagian dari mekanisme pengaman agar program tidak keluar dari kaidah gizi yang ditetapkan pemerintah. Sebab tanpa kehadiran ahli gizi, MBG berisiko kehilangan arah.
“Program ini bisa berjalan stabil karena kami rutin berkoordinasi dengan SPPI dan dibantu tenaga gizi. Kalau dua unsur itu kosong, biasanya langsung muncul gangguan,” jelasnya.
Untuk menambah variasi menu, yayasan juga mempekerjakan chef profesional. Hal ini dilakukan agar makanan yang disajikan tidak membosankan, terutama bagi sekolah-sekolah di kawasan perkotaan.
“Selera anak-anak cukup tinggi, jadi menunya tidak bisa sekadar standar dasar,” tambahnya.
Di sisi lain, pengelola SPPG Kelurahan Bugis, Faisyal, membenarkan bahwa tenaga gizi adalah elemen yang sangat penting dalam MBG. Tanpanya, standar yang dijanjikan pemerintah sulit tercapai.
“Ini program makan bergizi. Tanpa pendamping gizi, kita tak bisa memastikan menu yang diberikan benar-benar memenuhi kebutuhan anak,” ungkapnya.
Saat ini, timnya masih mengandalkan pengawasan manual terhadap bahan pangan. Faisyal terjun langsung memantau barang datang dari pemasok hingga pemilahan bahan untuk memenuhi kebutuhan TK sampai SMA.
“Kami kerja sama dengan banyak pihak, petani, peternak, suplier. Samarinda punya batasan stok, jadi kami harus punya banyak jalur pasokan,” katanya.
Namun, evaluasi kualitas pangan yang dilakukan selama ini belum memenuhi standar ideal. Penilaian gizi masih mengandalkan pengamatan kasat mata, bukan analisis dari ahli gizi.
“Yang paling rentan itu anak-anak usia dini. Mereka butuh pengawasan gizi yang lebih ketat. Makanan sehat pun tak ada artinya kalau akhirnya tak dimakan,” tandasnya.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
