Tirana, VivaNusantara — Pemerintah Albania membuat sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan dunia. Negara di kawasan Balkan itu resmi menunjuk Diella, kecerdasan buatan (AI), sebagai “Menteri Negara untuk Kecerdasan Buatan” dengan misi utama: memerangi korupsi di sektor pengadaan publik.
Langkah ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Edi Rama pada 12 September 2025. Dalam pernyataannya, Rama menegaskan bahwa Diella akan menjadi simbol era baru pemerintahan bersih dan transparan.
“Kami mempercayakan sebagian tugas pengawasan publik pada kecerdasan buatan agar setiap proses pengadaan dapat berlangsung tanpa intervensi politik, suap, maupun konflik kepentingan,” ujar Rama, dikutip dari Reuters.
Meski berstatus AI, Diella hadir dalam bentuk avatar perempuan mengenakan pakaian tradisional Albania. Sosoknya dapat berinteraksi secara real-time dan memantau seluruh sistem pengadaan nasional melalui portal e-Albania.
AI ini dikembangkan oleh Badan Informasi Masyarakat Nasional Albania (AKSHI) bekerja sama dengan Microsoft dan OpenAI melalui layanan Azure AI. Sebelumnya, Diella hanya berperan sebagai asisten digital warga untuk membantu pengurusan dokumen daring. Kini, tanggung jawabnya meningkat menjadi pengawas tender publik memastikan proses lelang berjalan objektif dan akuntabel.
Penunjukan ini merupakan bagian dari reformasi besar Albania dalam upaya bergabung dengan Uni Eropa. Selama bertahun-tahun, negeri itu berjuang menekan tingkat korupsi yang tinggi di sektor pemerintahan dan bisnis publik.
Langkah menjadikan AI sebagai “menteri” pun disebut sebagai gebrakan berani menuju transparansi total. Pemerintah percaya sistem digital ini tak bisa disuap, tak bisa ditekan, dan tak bisa bersekongkol.
“AI tidak memiliki ambisi, tidak menerima uang, dan tidak tunduk pada tekanan,” tegas Rama, seperti dikutip dari The Guardian.
Kehadiran Diella disambut beragam tanggapan. Banyak pihak menilai Albania telah selangkah lebih maju dalam revolusi birokrasi digital. Namun, sejumlah ahli hukum menilai kebijakan ini masih bersifat simbolis karena konstitusi Albania menetapkan bahwa jabatan menteri hanya bisa dipegang oleh manusia.
Selain itu, muncul pertanyaan soal akuntabilitas: siapa yang akan bertanggung jawab bila keputusan AI keliru atau sistemnya diretas?
Menurut laporan AP News, sebagian masyarakat Albania justru menanggapinya dengan nada sinis. “Bahkan AI pun bisa dikorupsi jika datanya dimanipulasi,” tulis seorang warga di media sosial.
Penulis: Intan
Editor: Lisa
