Oleh: Andi Harun
Seusai mengimami sholat Subuh (4/6), percakapan kecil di ruang keluarga tiba-tiba berubah arah. Anak saya, Adeeva Nabila Harun—yang akrab saya panggil “kakak”—mendekat dan meminta “arahan” soal portofolio investasinya. Ia sedang gelisah: memilih bertahan, melakukan lindung nilai (hedging), atau justru “buy the dip” di tengah pasar yang bergejolak. Dua hal terakhir, seolah kian saling berkejar-kejaran diantara dua keadaan ekonomi nasional: nilai rupiah yang terus melemah terhadap US dollar dan IHSG yang tampak “sakit” dalam salah satu fase tertekannya. Di tengah obrolan itu, si ‘kakak’—yang sejak tadi menyimak—menyela dengan satu pertanyaan sederhana, tetapi menghentak: “Pah, kalau begitu…besar ya pengaruhnya ke APBD Samarinda?”
Dari pertanyaan itu, ide tulisan ‘ringan’ ini bermula yang tentu saja diperuntukkan menjadi bahan refleksi kolektif khusus kalangan internal Pemkot Samarinda.
Sebagai seorang yang terus belajar macro-economics dan tiap hari-tiap saat mengamati serta menganalisa market, saya ‘membaca’ bahwa ketika rupiah berada dalam tekanan terhadap dolar AS, yang terguncang bukan hanya pasar keuangan, tetapi juga stabilitas fiskal daerah¹. Dampaknya merambat pelan: ke biaya hidup, harga barang, hingga akhirnya menghantam kemampuan belanja pemerintah daerah. Pada saat yang sama, arah kebijakan fiskal nasional bergerak ke jalur disiplin. Transfer ke daerah (TKD) tidak lagi longgar², demikian saya menafsir dibalik ‘numbers’ yang terucap oleh Presiden Prabowo Subianto kala menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 dalam rangka Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Selasa, 20 Mei lalu.
Samarinda telah merasakan realitas itu lebih awal. APBD yang sebelumnya berada di kisaran Rp5,8 triliun (2025), turun drastis menjadi sekitar Rp3,2 triliun (2026). Untuk 2027, proyeksinya tidak banyak berubah—berada di sekitar Rp3,3 triliun³. Ini bukan sekadar penurunan angka. Ini adalah perubahan lanskap fiskal, namun masalahnya, kebutuhan tidak ikut turun. Pelemahan rupiah mendorong kenaikan biaya logistik dan material. Tekanan inflasi meningkat. Di sisi lain, ruang fiskal menyempit. Samarinda menghadapi dua tekanan sekaligus: eksternal dan internal.
Di titik ini, pendekatan lama tidak lagi memadai. APBD tidak bisa lagi sekadar besar. Ia harus bertransformasi menjadi APBD cerdas. Dengan asumsi APBD 2027 sebesar Rp. 3,3 triliun dengan Simulasi Komposisi Ideal APBD Samarinda 2027 (Rp. 3,3 Triliun): PERTAMA, Belanja Wajib & Layanan Dasar (30%), untuk Pendidikan, Kesehatan: Perlindungan sosial & subsidi yang dimaksudkan selain sebagai mandatori juga bentuk konsistensi pada prioritas pembangunan sumber daya manusia. KEDUA. Belanja Infrastruktur Prioritas (20%) untuk Pengendalian banjir & drainase, Jalan & konektivitas logistik, dan Infrastruktur sosial-ekonomi masyarakat yang berdampak langsung (high impact infrastructure). KETIGA, Belanja Ekonomi & UMKM (10%) untuk pemberdayaan dan transformasi ekonomi yang bertujuan menggantikan peran belanja pemerintah sebagai penggerak ekonomi. KEEMPAT, Belanja Birokrasi & Operasional (30%) untuk Gaji & tunjangan ASN, Operasional OPD, dan Digitalisasi pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi dan reformasi birokrasi. KELIMA, Belanja Cadangan & Mitigasi Risiko (5%) dalam bentuk BTT untuk Dana darurat fiskal, Stabilitas harga pangan, dan Respons kebencanaa (alam/non-alam) menjadi instrumen jaring pengaman sosial (social safety belt). KEENAM, Belanja Inovasi & Transformasi (5%), alokasi keberlanjutan program Samarinda Smart city, integrasi data, dan digitalisasi tata kelola pelayanan publik yang efektif, efesien, akuntabel, dan berintegritas.
Sedangkan dari Pendapatan dari total Rp3,3 triliun disimulasikan: PERTAMA, penerimaan bersumber dari TKD (DAU, DAK, DBH, dll): ±60% sebesar Rp.1,98 T. KEDUA, penerimaan dari PAD: ±36% sebesar Rp. 1,2 T, dan KETIGA, Lain-lain pendapatan sah: ±4% sebesar Rp120 M.
Sebagai catatan bahwa menjaga realisasi PAD sebesar Rp. 1,2 T ( 30%) dan Lain-lain pendapatan sah 120 M (4%) butuh disiplin tinggi dan konsistensi kinerja berbasis tata kelola yang baik dan benar. Dalam situasi perekonomian dan kebijakan fiskal Pemerintah saat ini, Pemerintah Daerah tidak punya pilihan banyak, selain wajib berani memasang target tinggi dan bekerja keras mencapainya.
Ini bukan sekadar pembagian anggaran. Ini adalah perubahan cara berpikir. Namun, ada satu hal yang sering dilupakan dalam diskursus fiskal: kesadaran kolektif. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Di era fiskal terbatas, kejujuran menjadi keharusan. Tidak semua program bisa dijalankan. Tidak semua permintaan bisa dipenuhi. Tetapi di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa keterbatasan bukan berarti kegagalan—melainkan realitas yang harus dihadapi bersama dengan dedikasi berkelas ‘premium’.
Di sinilah makna APBD cerdas menjadi utuh: bukan hanya efisien secara angka, tetapi juga memiliki legitimasi sosial. Samarinda juga menghadapi tantangan tambahan sebagai three cities connected (IKN-Balikpapan-Samarinda). Harapan dan tantangan meningkat, tetapi kapasitas fiskal tidak serta-merta ikut naik. Ini bukan situasi yang mudah. Tetapi justru di sinilah kepemimpinan dan kesadaran kolektif diuji.
Percakapan kecil selepas Subuh itu mungkin sederhana. Namun pertanyaan yang muncul di dalamnya mencerminkan kegelisahan yang lebih besar—tentang masa depan ekonomi, tentang kemampuan pemerintah, dan tentang arah pembangunan Samarinda.
Pada akhirnya, perilaku anggaran Samarinda tidak bisa lagi berjalan rutin dan apa adanya. Ia harus bertransformasi menjadi adaptif, tangguh, dan cerdas—bukan sekadar untuk bertahan, tetapi juga mampu merespons tekanan ekonomi nasional dan ketidakpastian global yang kian kompleks. Dalam ruang fiskal yang menyempit, pilihan kita menjadi tegas: bertahan dengan cara lama dan rentan, atau berani beradaptasi dan melompat ke arah yang lebih bijak. Sebab masa depan sebuah kota, pada akhirnya, tidak ditentukan oleh seberapa besar anggarannya, melainkan oleh seberapa cerdas mengelolanya. Wallahu a’lam bishawab.
Referensi:
1. Bank Indonesia. Laporan Perekonomian Indonesia 2025. Jakarta: Bank Indonesia; 2025.
2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027. Jakarta: Kemenkeu RI; 2026.
3. Badan Pusat Statistik. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda 2025–2026. Jakarta: BPS; 2026.
